JAYAPURA, nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghadapi tantangan besar dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain kerusakan tanaman pangan dan gagal tanam, kondisi geografis serta terbatasnya akses transportasi menjadi persoalan serius dalam menjangkau masyarakat di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., mengatakan pemerintah terus mencari berbagai cara agar bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Ones saat ditemui di kediaman Wakil Gubernur Papua Pegunungan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (30/8/2026).
Menurut Ones, kondisi geografis Papua Pegunungan yang didominasi kawasan pegunungan membuat distribusi bantuan tidak mudah. Jalur darat memiliki keterbatasan, sementara distribusi melalui udara juga menghadapi persoalan kapasitas angkut pesawat.
Pesawat jenis Pilatus Porter dan Caravan, misalnya, memiliki kapasitas angkut yang terbatas sehingga jumlah bantuan yang dapat dikirim dalam satu penerbangan tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kita mengalami kesulitan dengan penerbangan. Pesawat yang dapat menjangkau daerah-daerah tertentu memiliki kapasitas terbatas, sekitar 800 kilogram sampai satu ton. Jumlah itu tentu belum cukup untuk masyarakat yang terdampak kekeringan,” jelasnya.
Kondisi geografis yang berat membuat sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan harus mendapatkan perhatian khusus. Lahan pertanian mereka berada di wilayah dengan kemiringan yang cukup terjal sehingga proses penanganan maupun distribusi bantuan menjadi semakin sulit.
Di sisi lain, kekeringan juga memengaruhi jalur transportasi sungai yang menjadi salah satu akses penting menuju sejumlah wilayah.
Ones menjelaskan, kekeringan di daerah pegunungan menyebabkan debit air sungai menurun. Kondisi tersebut dapat menghambat kapal pengangkut barang yang biasanya menggunakan jalur sungai.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya akses udara. Ketika gunung-gunung mengalami kekeringan, debit air sungai juga turun. Kapal yang biasanya membawa barang bisa tertahan karena kondisi sungai yang surut,” jelasnya.
Akibatnya, distribusi barang harus disesuaikan dengan kondisi sungai. Kapal yang lebih besar dapat mengalami kesulitan untuk melintas sehingga pengangkutan harus dialihkan menggunakan kapal kayu, longboat, atau jenis transportasi lainnya yang sesuai dengan kondisi perairan.
Menurut Ones, kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghitung kebutuhan bantuan secara cermat berdasarkan jumlah masyarakat terdampak.
Pemerintah akan melakukan pendataan dan menghitung kebutuhan bantuan pangan, termasuk beras, berdasarkan jumlah penerima yang telah diverifikasi di lapangan.
“Kami terus menghitung kebutuhan berdasarkan jumlah masyarakat yang terdampak. Setelah datanya akurat, bantuan beras maupun bantuan lainnya akan dibagikan sesuai dengan jumlah penerima dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah.”
Ia menegaskan, penanganan kekeringan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan pemerintah kabupaten.
Menurut Ones, pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah sehingga koordinasi harus dilakukan secara terpadu agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh kondisi geografis.
“Apa yang dialami masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten merupakan satu kesatuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
Ones juga menegaskan bahwa keterbatasan kondisi lapangan tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan pelayanan.
“Kami tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Kami akan terus bekerja selama Tuhan membuka jalan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Dalam penanganan di sejumlah daerah, pemerintah juga terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan berjalan, termasuk di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Nduga.
Namun, tantangan akses tetap menjadi perhatian karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, sungai, maupun transportasi khusus lainnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan terus mengumpulkan data dari pemerintah kabupaten untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Data tersebut akan menjadi dasar pengajuan tambahan bantuan apabila kebutuhan masyarakat masih tinggi.
Apabila setelah 14 hari masa tanggap darurat kondisi belum stabil, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan memperpanjang masa penanganan.
“Selama masyarakat masih terdampak kekeringan, pemerintah akan terus membantu sesuai dukungan yang kita terima dari pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh masyarakat di delapan kabupaten tetap tenang, bersabar, dan menjaga kebersamaan dalam menghadapi kondisi tersebut.
Pemprov memastikan pelayanan akan terus diperkuat agar masyarakat yang berada di wilayah paling terdampak tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?