PUNCAK, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat merespons insiden pembakaran sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Ilaga, pasca penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, bersama rombongan turun langsung meninjau kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak. Kamis (13/8/2026)
Roni Misikmbo tiba di Ilaga pada Rabu pagi, sehari setelah insiden pembakaran yang terjadi pada Selasa malam. Kunjungan tersebut dilakukan atas perintah Gubernur Papua Tengah untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah dan juga Kepala Dinas Pertanian, diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk meninjau dan memantau langsung peristiwa pembakaran kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Ilaga, pascapenyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026,” kata Roni.
Ia mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi dan menilai pembakaran fasilitas pemerintahan merupakan persoalan serius karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik kepada masyarakat.
Roni mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Puncak, Bupati, Forkopimda, serta seluruh pimpinan OPD untuk mendata kerusakan, melakukan evaluasi, dan membahas langkah agar pelayanan pemerintahan dapat kembali berjalan.
“Pada dasarnya kami sangat prihatin dengan kondisi yang harus terjadi. Saat ini kami telah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD, dalam rangka mendata dan mengevaluasi kemudian bagaimana proses pelayanan publik bisa berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan pemerintahan tidak boleh terhenti akibat insiden tersebut. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Puncak, Forkopimda, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk segera membenahi pusat-pusat pemerintahan yang mengalami kerusakan.
“Pusat pemerintahan sudah dibakar oleh masyarakat. Kami anggap ini bukan masalah yang main-main, ini masalah yang sangat serius,” tegasnya.
Roni juga mengingatkan bahwa terhentinya pusat pelayanan publik, bahkan dalam waktu 1×24 jam, dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan jalannya pemerintahan.
“Karena 1×24 jam kalau pusat pelayanan publik sudah diblokir, ini sangat mengganggu. Jadi harapan kami ke depan, pesan kami kepada masyarakat agar tidak mengulanginya lagi,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk memahami proses penyaluran dan pengelolaan dana desa melalui mekanisme perbankan serta menyelesaikan setiap persoalan sesuai prosedur yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap proses pemulihan fasilitas pemerintahan di Ilaga dapat segera dilakukan sehingga aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat kembali normal.
(Lisa/Redaksi)
Apa komentar anda ?