JAYAPURA, Nokenlive.com – Komisi IV DPR Papua menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Provinsi Papua. Selain mengevaluasi realisasi program dan anggaran, DPR Papua juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua segera menyiapkan dana cadangan serta melengkapi peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama BPBD Provinsi Papua di ruang rapat Komisi IV DPR Papua, Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, didampingi Sekretaris Komisi IV Jefry Hendry Bisai serta anggota Komisi IV, Martinus Pasang, Albert Merauje, Valentinene Ibe, dan Frangklin E. Wahey. Sementara BPBD Papua dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Papua, Wisnu Raditya, bersama jajaran pejabat teknis.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV mengevaluasi capaian realisasi fisik dan keuangan BPBD selama periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target sekaligus menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program pada semester kedua.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran merupakan bagian dari fungsi DPR agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan progres kegiatan, baik dari sisi fisik maupun keuangan sejak Januari hingga Juli 2026 berjalan optimal. Evaluasi ini penting agar pelaksanaan program di semester berikutnya bisa lebih maksimal,” ujar Joni.
Selain mengevaluasi kinerja, Komisi IV juga memberi perhatian serius terhadap meningkatnya potensi bencana yang dipengaruhi perubahan cuaca, termasuk musim kemarau akibat fenomena El Nino.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje, menilai penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana harus menjadi prioritas karena Papua memiliki risiko terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari banjir bandang, tsunami hingga kekeringan.
“Ke depan kita harus lebih siap. Bencana bisa datang kapan saja, baik banjir bandang, tsunami maupun dampak El Nino. Karena itu diperlukan kolaborasi semua pihak agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” katanya.
Albert juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan dana cadangan khusus untuk keadaan darurat. Menurutnya, keberadaan anggaran siap pakai akan mempercepat mobilisasi logistik, personel, maupun peralatan ketika bencana terjadi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu proses administrasi yang panjang saat masyarakat membutuhkan pertolongan.
“Kami berharap pemerintah provinsi memiliki dana cadangan sehingga ketika terjadi bencana dapat langsung bergerak cepat membantu masyarakat,” ujarnya.
Selain anggaran, Komisi IV juga menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua. DPR meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan peralatan vital guna meningkatkan kapasitas penanganan bencana di lapangan.
“Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita terkendala karena minimnya peralatan. Fasilitas pendukung harus dipersiapkan sejak sekarang agar respons terhadap bencana bisa dilakukan secara maksimal,” tambah Albert.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Provinsi Papua, Wisnu Raditya, menyampaikan hingga akhir Juli 2026 realisasi fisik program BPBD telah mencapai 53,4 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 46,13 persen.
Menurut Wisnu, capaian tersebut menempatkan BPBD Papua sebagai salah satu dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kinerja pengelolaan anggaran terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Meski demikian, BPBD tetap membutuhkan dukungan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengadaan peralatan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Papua.
Dengan evaluasi tersebut, Komisi IV DPR Papua berharap penguatan koordinasi, dukungan anggaran, dan kelengkapan peralatan dapat menjadi prioritas pemerintah sehingga penanganan bencana di Papua semakin cepat, efektif, dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko bencana.
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?