WAMENA, Nokenlive.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Sidang yang berlangsung di Wamena, Rabu (29/4/2026), menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah sekaligus penegasan arah pembangunan ke depan.
Rapat dipimpin Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, didampingi Wakil Ketua I Hengki Dani Yikwa, serta dihadiri Asisten II Setda Papua Pegunungan Elai Giban yang mewakili Gubernur Jhon Tabo, anggota dewan, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sidang tersebut, sejumlah fraksi—di antaranya NasDem, Demokrat, PKS, dan PDI Perjuangan—menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan selama 2025, mulai dari akurasi data pembangunan hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Melalui Asisten II Elai Giban, pemerintah provinsi menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Gubernur Jhon Tabo yang tengah menjalankan tugas di luar daerah.
Meski demikian, Pemprov menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi-fraksi DPR yang dinilai sebagai kontribusi penting dalam menyempurnakan jalannya pemerintahan.
“Setiap pandangan yang disampaikan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” ujar Elai.
Pemprov menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Seluruh kritik dan saran dari DPR disebut akan menjadi rujukan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi sorotan terkait validitas data, Pemprov Papua Pegunungan mengakui pentingnya pembenahan sistem informasi pembangunan. Saat ini, pemerintah tengah melakukan transformasi sistem validasi data agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
“Data yang akurat adalah fondasi utama dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran,” jelas Elai.
Selain itu, Pemprov juga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Informasi publik diharapkan semakin terbuka, valid, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam menjawab pandangan Fraksi Demokrat, pemerintah menegaskan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Strategi yang ditempuh meliputi optimalisasi sumber pendapatan, digitalisasi sistem penerimaan, pengembangan potensi baru, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Pemprov menilai sektor ini berperan penting dalam membuka akses wilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan daerah. Karena itu, alokasinya tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Pemprov juga memastikan pemenuhan belanja wajib, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, tetap terjaga meski ruang fiskal terbatas.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat untuk mendorong pembangunan Papua Pegunungan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Tundemin/Redaksi)
Apa komentar anda ?