Wamena, Nokenlive.com – Aksi demonstrasi yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua Pegunungan, Senin (27/4/2026), sempat diwarnai kericuhan. Namun situasi berhasil dikendalikan, dan massa tetap menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan serta anggota DPR Papua Pegunungan.
Aksi yang digelar oleh Forum Pribumi Papua Pegunungan ini membawa sejumlah tuntutan serius terkait krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata yang dinilai masih terus berlangsung di wilayah Papua.
Koordinator lapangan sekaligus Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, dalam pernyataan sikapnya menyampaikan bahwa konflik berkepanjangan di Papua harus segera ditangani melalui pendekatan damai.
“Kejahatan kemanusiaan di Papua merupakan persoalan serius yang telah berlangsung puluhan tahun. Pemerintah harus memiliki konsep penyelesaian melalui dialog damai dan bermartabat,” tegas Yikwa di hadapan massa dan anggota dewan.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan justru memperburuk kondisi masyarakat sipil. Ia menyoroti dampak yang dirasakan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia yang kehilangan akses terhadap layanan ekonomi dan kesehatan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni membuka akses bagi lembaga internasional dan tim kemanusiaan, menarik aparat keamanan dari wilayah Papua, menghentikan operasi militer yang memakan korban jiwa, serta meninjau kembali kebijakan dan produk hukum yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat Papua.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPR Papua Pegunungan. Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Kami tidak membatasi aspirasi rakyat. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat sipil tidak menjadi korban dalam konflik yang terjadi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar aparat non-organik yang ditempatkan di wilayah kampung dapat ditarik, guna menciptakan rasa aman dan menghilangkan trauma di tengah masyarakat.
Elopere turut menyoroti sejumlah tindakan aparat yang dinilai mengganggu kehidupan warga, mulai dari perusakan fasilitas hingga perlakuan yang keliru terhadap masyarakat sipil.
“Jangan sampai rakyat kecil, ibu-ibu, dan anak-anak yang tidak tahu persoalan justru menjadi korban. Aspirasi ini harus didengar sampai ke tingkat pusat,” tambahnya.
Meski sempat terjadi ketegangan, jalannya aksi secara keseluruhan berlangsung kondusif hingga akhir. Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah dalam mencari solusi damai bagi Papua Pegunungan.
(Tundemin/Redaksi)
Apa komentar anda ?