JAYAPURA, NOKENLIVE.com – Evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali memunculkan kritik tajam. Setelah lebih dari dua dekade berjalan, kebijakan yang digadang-gadang sebagai solusi bagi persoalan Papua dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan utamanya.
Secara konseptual, Otsus Papua dibangun di atas tiga pilar utama: memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberikan afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP), serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Namun, pertanyaan mendasar kini mencuat—apakah ketiga tujuan tersebut benar-benar telah tercapai?
Anggota, Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun menilai, keberhasilan Otsus masih lebih banyak terlihat di atas kertas dibandingkan realitas di lapangan. Program-program yang dirancang terlihat ideal dalam dokumen, tetapi implementasinya dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua, khususnya OAP.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengkritisi arah pembangunan yang dinilai berpotensi melenceng dari semangat awal Otsus. Pemekaran wilayah dan pembangunan infrastruktur memang menunjukkan kemajuan di beberapa daerah, namun muncul kekhawatiran bahwa manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Bahkan, ada indikasi bahwa OAP justru tertinggal di tengah percepatan pembangunan tersebut.
“Otonomi khusus itu lahir bukan tanpa alasan. Ini merupakan respons atas sejarah panjang konflik dan tuntutan politik di Papua. Karena itu, implementasinya harus berpihak pada orang asli Papua, bukan sekadar formalitas kebijakan,” ujar Komarudin Watubun, saat RDP Komisi II DPR RI Bersama Mendagri, Wamendagri, Dirjen Otda tentang Otonomi Daerah. Senin (13/4/2026)
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan turunan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat Otsus. Pembentukan lembaga seperti badan percepatan pembangunan, misalnya, dinilai menyimpang dari konsep awal yang seharusnya menempatkan tokoh-tokoh independen Papua sebagai aktor utama, bukan sebagai ruang kompromi kepentingan politik.
Hal serupa juga terjadi dalam mekanisme pengangkatan perwakilan di DPR daerah. Skema afirmasi yang semestinya menjamin keterwakilan OAP independen, justru dinilai kerap dimanfaatkan oleh aktor politik yang gagal dalam kontestasi pemilu.
Di sisi lain, persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketergantungan daerah terhadap dana Otsus masih tinggi, sementara kemandirian ekonomi belum terbentuk secara kuat. Kondisi ini memunculkan ironi: secara politik terlihat progresif, tetapi secara ekonomi masyarakat masih menghadapi kesulitan.
“Percuma jika secara politik terlihat baik, tetapi masyarakat masih hidup dalam keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum berjalan optimal,” tambahnya.
Selain itu, tata kelola pembangunan juga menjadi sorotan. Sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan kantor pemerintahan, dinilai tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Perubahan lokasi proyek tanpa kejelasan pertanggungjawaban menjadi contoh lemahnya perencanaan dan pengawasan.
Dengan berbagai persoalan tersebut, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus dinilai menjadi hal mendesak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan di Papua diminta untuk kembali pada tiga tujuan utama Otsus sebagai pijakan bersama.
Jika tidak, kekhawatiran terbesar adalah kegagalan negara dalam menjalankan mandat Otsus itu sendiri—sebuah kebijakan yang lahir dari sejarah panjang perjuangan dan harapan masyarakat Papua.
(Redaksi)
Apa komentar anda ?