Disiplin ASN Disorot, Pemprov Papua Pegunungan Tekankan Kinerja dan Waspada Dampak Global

Wamena, Nokenlive.Com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar apel pagi di lingkungan Kantor Gubernur pada Kamis (09/04/2026). Apel tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Elai Giban, SE, MM, serta diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam arahannya, Elai Giban menyoroti pentingnya kedisiplinan, integritas, dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kehadiran ASN mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

“Terima kasih atas kehadiran seluruh ASN. Jumlah yang tadinya sekitar 709 saat pembayaran gaji manual, hari ini turun kembali menjadi sekitar 500. Karena itu, mari seluruh ASN dapat memperhatikan dengan baik, tunjukkan plan kerja, integritas, dan pengabdian dengan baik,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada ASN yang aktif dan berkinerja baik. “Bagi ASN yang aktif, kami menyampaikan terima kasih. Tingkatkan terus prestasi kerja, kinerja, dan disiplin kerja supaya pimpinan tetap menilai,” katanya.

Menurutnya, pimpinan daerah tetap memantau kinerja seluruh ASN. “Jumlah kita terlalu banyak, tapi pimpinan tahu siapa yang melaksanakan tugas dengan baik dan siapa yang tidak. Saat pembagian jabatan, jangan jadi ribut. Harus tunjukkan kinerja, disiplin, dan integritas,” tegasnya.

Selain itu, Elai Giban mengingatkan seluruh pimpinan OPD terkait pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran tahun 2025 yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi Papua Pegunungan.

“Pak Gubernur sudah tegaskan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, pejabat eselon II tidak meninggalkan dinas. Jika ada urusan penting di luar daerah, delegasikan kepada eselon III atau IV,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kesiapan dalam memberikan data dan pertanggungjawaban kepada tim BPK. “Berikan penjelasan dan bukti-bukti yang akurat. Jangan menghindar dari tim BPK. Aktif hadir untuk memberikan penjelasan dengan baik,” tambahnya.

Elai juga mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah pernah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan diharapkan ke depan dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi seluruh pejabat yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Papua Pegunungan 100 persen telah memenuhi LHKPN, ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Terkait laporan kinerja kepala daerah, Elai menegaskan bahwa hingga saat ini masih belum tersusun secara lengkap. Ia meminta seluruh OPD segera menyampaikan data dukung kepada Bappeda.

“Paling lambat tanggal 17 April 2026, data sudah harus disampaikan. Ini penting karena akan mempengaruhi penilaian dan pengalokasian anggaran ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat. “Pendapatan daerah kita sangat rendah, ketergantungan mencapai 99 persen dari transfer pusat. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah harus kita tingkatkan,” katanya.

Elai juga menginformasikan adanya kebijakan penyesuaian pola kerja ASN sebagai dampak situasi global, termasuk dinamika di Timur Tengah. Pemerintah menerapkan sistem empat hari kerja di kantor dan satu hari kerja dari rumah (work from home/WFH).

“Hari Jumat kerja dari rumah, bukan berarti libur. Tetap aktif melalui media elektronik. Namun ada pengecualian untuk eselon II dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan yang tetap lima hari kerja,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi kenaikan harga barang, tiket, dan bahan bakar minyak (BBM) akibat kondisi global. Untuk itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dijadwalkan menggelar rapat guna mengantisipasi dampak tersebut.

Di akhir arahannya, Elai menyinggung soal penggunaan seragam ASN yang masih perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru. Ia meminta agar pengaturan tersebut segera dikoordinasikan secara tertulis oleh bagian terkait.

“Mari kita perhatikan dan laksanakan semua ini dengan baik agar kinerja pemerintah daerah semakin meningkat,” pungkasnya.

(Tundemin – Redaksi MR)