WAMENA,NOKENLIVE.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti melakukan kunjungan kerja ke Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan yang direncanakan berada di kawasan Gunung Susu, Wamena.
Selain meninjau lokasi pembangunan pusat pemerintahan provinsi, rombongan juga mengunjungi beberapa fasilitas pendidikan yang saat ini digunakan sementara oleh pemerintah daerah, di antaranya Gedung SMTK Tom Bozeman Sinatma Wamena serta gedung milik Yayasan Masjid Agung Baiturrahman Wamena yang menaungi RA/TK Ar-Rahman Wamena.
Setelah melakukan peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi terkait progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang digelar di Hotel Baliem Pilamo.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan kedua wakil menteri tersebut. Ia menilai kehadiran pemerintah pusat memberikan harapan bagi percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di provinsi yang baru dimekarkan tersebut.
“Terima kasih atas kedatangan Ibu Wamendagri dan Ibu Wamen PU di Wamena. Bagi kami masyarakat Papua Pegunungan, kehadiran ini membawa harapan baru agar pembangunan kantor pemerintahan provinsi dapat segera terealisasi,” ujar John Tabo.
Ia menjelaskan bahwa sejak pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, masyarakat masih menantikan pembangunan kantor gubernur, kantor DPRD, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang hingga kini belum terealisasi.
Menurutnya, keberadaan kantor pemerintahan sangat penting karena Papua Pegunungan merupakan “jantung Papua” yang berperan besar dalam menjaga stabilitas dan pembangunan wilayah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamen PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan kantor pemerintahan di Papua Pegunungan disebabkan oleh perubahan lokasi pembangunan dari wilayah Walesi ke Gunung Susu.
Perubahan lokasi tersebut membuat proses perencanaan harus disesuaikan kembali, termasuk penyusunan dokumen perencanaan teknis.
“Kami sudah menerima masterplan kawasan pada Februari 2026. Saat ini beberapa dokumen teknis seperti AMDAL dan desain detail (DED) sedang diproses,” jelas Diana.
Ia menambahkan, jika seluruh persyaratan administrasi dan teknis dapat diselesaikan tepat waktu, pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP Papua Pegunungan ditargetkan mulai pada semester kedua tahun 2026.
“Target kami setelah Juli atau Agustus 2026 sudah bisa dimulai proses pembangunan. Kami harapkan seluruh fasilitas pemerintahan tersebut bisa berfungsi secara penuh pada tahun 2028,” katanya.
Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong percepatan pembangunan di empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, termasuk Papua Pegunungan.
Menurutnya, pemerintah telah meningkatkan status percepatan pembangunan sehingga seluruh proses perencanaan dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
“Prosesnya sekarang kita kejar secara maraton. Targetnya setelah semua dokumen selesai dan proses lelang berjalan, pembangunan bisa dimulai pada semester kedua tahun ini,” ujar Ribka.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap pembangunan di Papua Pegunungan.
Ia mengaku pemerintah daerah kini lebih optimistis setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Wamen PU dan Wamendagri mengenai tahapan pembangunan.
“Selama ini masyarakat terus bertanya kapan pembangunan kantor pemerintahan dimulai. Setelah rapat hari ini, kami merasa lebih yakin karena sudah ada penjelasan bahwa pembangunan akan dimulai pada semester kedua tahun ini,” kata John Tabo.
Ia berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan agar pembangunan dapat segera dimulai dan memenuhi harapan masyarakat Papua Pegunungan.(Tundemin Kogoya)
Apa komentar anda ?