YALIMO, NOKENLIVE.com – Bupati Kabupaten Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., memberikan klarifikasi dan tanggapan resmi atas pemberitaan dari salah satu media lokal di Papua, terkait aksi pembersihan sampah yang dilakukan oleh mahasiswa Kabupaten Yalimo, yang kemudian berujung pada pembuangan tumpukan sampah di halaman Kantor Bupati Yalimo. Klarifikasi tersebut disampaikan Bupati saat berada di Jayapura, Kamis, 22 Januari 2026.
Pemberitaan yang dimuat di salah satu media lokal di Papua itu menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Yalimo yang dinilai gagal menyediakan tempat pembuangan sampah. Pemberitaan tersebut memicu aksi lanjutan berupa pembuangan sampah di depan Kantor Bupati Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, dengan mengatasnamakan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Yalimo menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Yalimo atas kepedulian mereka dalam melakukan aksi pembersihan sampah di ibu kota kabupaten.
“Saya mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Yalimo yang telah melakukan aksi pembersihan sampah. Itu adalah tindakan yang baik dan patut dihargai,” ujar Bupati Nahor Nekwek.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa tindakan membuang kembali sampah yang telah dikumpulkan ke halaman Kantor Bupati merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak mencerminkan etika yang baik, terlebih dilakukan dengan mengatasnamakan mahasiswa.
“Pada akhirnya, sampah yang dikumpulkan itu justru dibuang di halaman Kantor Bupati. Ini adalah tindakan yang kurang baik. Kami melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan intervensi dan berupaya menjatuhkan kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Bupati juga meluruskan bahwa Pemerintah Kabupaten Yalimo telah menyediakan tempat pembuangan sampah, sehingga tudingan bahwa pemerintah daerah tidak menyiapkan fasilitas tersebut adalah tidak benar.
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintahan di Kabupaten Yalimo hanya satu dan tidak ada dualisme kepemimpinan.
“Pemerintahan di Kabupaten Yalimo hanya satu, tidak ada dua bupati. Aksi-aksi seperti ini tidak menguntungkan masyarakat Yalimo,” katanya.
Ia mengimbau kepada oknum-oknum yang diduga melakukan intervensi agar menyadari tanggung jawab moral mereka untuk bersama-sama membangun daerah, demi kepentingan 300 kampung dan 5 distrik di Kabupaten Yalimo.
“Komitmen saya adalah membangun di semua bidang untuk lima distrik dan 300 kampung. Jangan ada kepentingan tertentu yang justru menghambat proses pembangunan,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan bahwa apabila mahasiswa atau masyarakat memiliki aspirasi atau kritik terhadap pemerintah daerah, seharusnya disampaikan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, bukan melalui aksi emosional.
“Kami orang Yali, orang gunung. Budaya kita adalah duduk di honai untuk berbicara dan menyelesaikan masalah. Honai adalah tempat diskusi, bukan membuang sampah di tempat umum atau kantor pemerintahan. Ini bukan budaya kita,” ungkapnya.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Yalimo. Ia juga menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi terjadi aksi serupa, termasuk yang mengatasnamakan kelompok tertentu seperti HMKY, tanpa melalui dialog dengan pemerintah daerah.
“Kalau ada masalah, mari duduk dan berdialog dengan pemerintah daerah. Kita akan cari solusi terbaik bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa dirinya telah dipercayakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Yalimo, dengan seluruh program pembangunan yang tersebar di lima distrik.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melawan atau mengganggu jalannya pemerintahan yang sedang berjalan.
“Semua kegiatan dan program pemerintah daerah sasarannya adalah masyarakat. Ini patut kita syukuri bersama,” katanya.
Selain itu, Bupati Yalimo turut memberikan imbauan kepada insan pers agar mengutamakan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
“Saya minta kepada teman-teman media, jika ada pemberitaan, lakukan cek dan komunikasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu. Pastikan informasi itu benar sebelum dipublikasikan,” ujarnya.
Menurut Bupati, pemberitaan sepihak tanpa klarifikasi dapat berdampak luas di masyarakat, termasuk memicu aksi-aksi yang tidak tepat, seperti pembuangan sampah di halaman Kantor Bupati Yalimo.
“Akibat pemberitaan yang tidak dikonfirmasi kebenarannya, mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan mahasiswa akhirnya melakukan tindakan yang tidak semestinya,” pungkasnya.
Bupati berharap ke depan seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pemerintah daerah, dan media dapat terus membangun komunikasi yang baik demi terciptanya suasana kondusif serta kelancaran pembangunan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.
(Redaksi – DA)
Apa komentar anda ?