Reformasi Regulasi Mandek, Kepastian Hukum Terancam oleh UU Setengah Hati

Penulis: Claudia Binsyowi Yawi Febiola Ayer

JAYAPURA, NOKENLIVE.com- Penataan dan reformasi undang-undang (UU) di Indonesia seringkali didengungkan sebagai kunci untuk perbaikan birokrasi dan pembangunan hukum nasional. Namun, janji untuk menciptakan regulasi yang sederhana, selaras, dan adaptif nyatanya masih berjalan tersendat-sendat, bahkan setengah hati. Kondisi ini menciptakan celah lebar antara harapan normatif regulasi di atas kertas dengan realitas implementasi di lapangan, mengancam kepastian hukum yang seharusnya menjadi pilar utama negara.

Analisis mendalam menemukan bahwa agenda penataan ini terhambat oleh lima hambatan struktural yang saling berkelindan.

1. Jerat Inflasi Regulasi: Ketika Banyak Aturan Menghasilkan Kebingungan

Indonesia dikenal memiliki jumlah regulasi yang luar biasa besar, mulai dari UU, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Ironisnya, kuantitas ini tidak mencerminkan kualitas. Kondisi ini memicu inflasi regulasi, di mana aturan yang melimpah justru sering tumpang tindih, saling bertentangan, dan tidak harmonis.

Contoh klasik terjadi pada regulasi yang menyangkut investasi, lingkungan hidup, dan perizinan, yang kerap tidak sinkron antara kebijakan Pusat dan Daerah. Upaya penyederhanaan melalui konsep Omnibus Law terhambat oleh ego sektoral kementerian dan lembaga yang enggan melepaskan kewenangan. Akibatnya, harmonisasi berjalan lambat, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, dan memposisikan masyarakat sebagai korban utama. Disharmoni ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi belum menyentuh akar permasalahan.

2. UU “Mati” di Meja Legislasi: Tanpa Peraturan Pelaksana

Setelah sebuah UU disahkan oleh DPR, kewajiban pemerintah adalah menindaklanjutinya dengan peraturan pelaksana yang memadai. Namun, masalah laten yang sering muncul adalah keterlambatan fatal dalam penerbitan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri.

Tanpa aturan turunan ini, banyak ketentuan dalam UU tidak dapat berfungsi dan hanya menjadi “produk hukum normatif” yang mati di tempat. Keterlambatan yang bisa mencapai lebih dari satu tahun menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus pada pencapaian UU sebagai prestasi formal, tanpa memastikan kesiapan implementasi. Padahal, efektivitas hukum di masyarakat jauh lebih penting daripada jumlah UU yang berhasil disahkan.

Sorotan Kasus: UU yang Terpasung Implementasi

1. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009):Meskipun kuat secara norma, implementasinya terhambat oleh keterlambatan penyusunan aturan teknis (RPPLH) di daerah dan inkonsistensi penegakan hukum (banyak kasus pencemaran hanya berakhir sanksi administratif).
2. UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua:UU ini progresif, tetapi pelaksanaannya belum utuh. Masalah utama terletak pada pengawasan dana Otsus yang lemah, kewenangan khusus yang terhambat intervensi pusat, dan peran lembaga representatif seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) yang belum berfungsi maksimal.

3.Partisipasi Semu dan Hukum yang Tidak Realistis

Penataan regulasi yang baik harus didasarkan pada kajian akademik yang mendalam dan partisipasi publik yang autentik. Sayangnya, proses legislasi seringkali berlangsung singkat, minim konsultasi, dan kurang mendengar masukan kelompok masyarakat yang terdampak langsung.

Konsultasi publik sering dianggap formalitas belaka. Dokumen draf sulit diakses, dan masukan substansi dari publik jarang diakomodasi. Hal ini melahirkan regulasi yang tidak realistis, tidak operasional, dan sulit diterima oleh masyarakat. Ketika regulasi tidak didukung publik sejak awal, implementasinya sudah dipastikan akan berjalan suboptimal.

4. Inkonsistensi Penegakan: Hukum Tumpul ke Atas

Undang-undang secanggih apapun tidak akan berarti tanpa penegakan hukum yang konsisten. Di Indonesia, implementasi UU masih menghadapi masalah integritas, praktik korupsi, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum.

Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum menjadi luka yang terbuka. Individu dengan pelanggaran serupa dapat menerima perlakuan berbeda karena faktor akses ekonomi atau koneksi politik. Ketimpangan ini melahirkan pandangan bahwa hukum hanya berlaku bagi yang lemah, sementara yang kuat selalu memiliki jalan keluar. Ketidaksetaraan ini menghancurkan kepercayaan publik dan menegaskan bahwa reformasi sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh.

5. Regulasi yang Lamban di Tengah Revolusi Teknologi

Tantangan terkini adalah kesenjangan antara kecepatan perubahan teknologi dan kemampuan regulasi untuk beradaptasi. Banyak UU di Indonesia yang tertinggal dan tidak mampu mengakomodasi perkembangan digital, seperti isu transaksi online, keamanan data, atau Artificial Intelligence.

Proses legislasi yang lambat, birokratis, dan kurang adaptif membuat kesenjangan regulatif (regulatory gap) ini semakin membesar. Ketika regulasi tidak mengikuti perkembangan zaman, implementasinya menjadi sulit dan kontraproduktif.

 Mendesak Komitmen Holistik

Penataan undang-undang adalah pekerjaan besar yang membutuhkan lebih dari sekadar retorika. Diperlukan komitmen politik yang kuat, koordinasi antarlembaga, serta struktur penegakan hukum yang berintegritas.

Pemerintah harus menjamin bahwa setiap UU tidak hanya disusun dengan baik, tetapi juga dapat dijalankan secara konsisten. Regulasi harus harmonis, relevan dengan kebutuhan publik, dan dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang profesional. Tanpa adanya eksekusi yang serius dan holistik terhadap agenda penataan ini, undang-undang Indonesia hanya akan menjadi tumpukan dokumen formal, gagal berfungsi sebagai instrumen perubahan menuju keadilan dan kesejahteraan bangsa. (Redaksi NL)