NABIRE,Nokenlive.com- Kunjungan kerja Staf Khusus Kementerian Pertahanan (Stafsus Kemenhan) RI Lenis Kogoya ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada bulan Maret 2025 lalu dalam rangka sosialisasi Makan Bergizi Gratis (MBG) justru meninggalkan utang Rp70 juta rupiah ke salah satu kelompok usaha ternak babi.
Ketua Kelompok Usaha Ternak Babi, Alfonsina Mori mengaku sangat kecewa, sehingga meminta Staf Khusus Kemenhan Lenis Kogoya yang juga sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar segera bertanggung jawab terhadap utang tersebut.
Pasalnya, untuk mendukung acara tersebut, pengurus LMA Provinsi Papua Tengah dan LMA Kabupaten Nabire sebagai koordinator kegiatan mendatangi dirinya dan membawa beberapa ekor babi miliknya dengan total harga Rp70 juta rupiah dan sewa mobil pick up dengan janji akan dibayarkan usai kegiatan tersebut.
“Utang mobil pick up di pakai selama 4 hari, dan bawa 4 ekor babi. 2 babi berukuran besar dengan harga Rp25 juta rupiah, 2 babi berukuran sedang harganya Rp10 juta rupiah. Jadi 4 ekor babi semua harganya Rp70 juta rupiah, Itu pun sudah di sepakati dulu baru datang angkat babi itu,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Alfonsina mengatakan, dua hari usai kegiatan tersebut dia menghubungi pengurus LMA Kabupaten Nabire, Karel Misiro untuk menanyakan pembayaran 4 ekor babi dan sewa mobil yang digunakan selama 4 hari, namun mereka berjanji akan dibayarkan setelah Stafsus Menhan Lenis Kogoya tiba di Jakarta.
“Karena jawaban mereka sepertu itu, jadi kami percaya dan menunggu kurang lebih 1 minggu. Setelah itu, saya telepon tanya lagi dan mereka bilang tunggu, pak Lenis sekarang di Jayapura, jadi tunggu dari Jayapura beliau ke Jakarta baru dibayarkan. Tenang saja uang ada, pasti dibayarkan,” jelasnya meniru penjelasan mereka.
Kata dia, janji tinggal janji, semakin lama dirinya menunggu, semakin tidak jelas arahannya, sehingga Alfonsina mengaku tidak percaya dan mengambil langkah dengan tempuh jalur hukum, yaitu melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian, agar semua pihak, baik pengurus LMA Provinsi Papua Tengah dan LMA Kabupaten Nabire semuanya dipertemukan.
“Kami lapor ke polisi dan bicara di sana, namun 4 kali urusan di kepolisian Nabire hal yang sama terjadi, masalah itu tidak dapat diselesaikan. Mereka janji lagi, ketua LMA Kabupaten Nabire sampaikan kalau proposal sudah masuk ke gubernur, tapi gubernur lagi di Jakarta. Entah betul atau tidak, itu yang mereka sampaikan ke saya. Kami tunggu lagi, tetapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian,” ucap Alfonsina.
Sebagai masyarakat, Alfonsina mengungkapkan kekecewaannya kepada LMA, dimana seharusnya tidak merugikan masyarakat. Kegiatan besar yang merupakan agenda negara, program prioritas Presiden RI, yaitu sosialisasi MBG di Nabire, ternyata menyisakan utang besar di masyarakat.
“Tidak mungkin kalau tidak ada uang, ini kunjungan dalam rangka sosialisasi MBG di beberapa daerah, termasuk Nabire. Ini agenda negara. Lenis kogoya sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Republik Indonesia,” katanya dengan nada kecewa.
Alfonsina berharap, masalah ini dapat diselesaikan, Staf Khusus Kemenhan RI, Lenis Kogoya yang juga sebagai ketua LMA di pusat harus segera turun tangan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
“Sudah lama kami menunggu, dari bulan Maret pak Lenis kunker di Nabire itu. Pengurus LMA kabupaten, yang menjadi koordinator kegiatan tersebut hanya janji-janji terus, jadi kami minta pak Lenis bijak melihat masalah ini. Tolong diselesaikan masalah yang ditinggalkan saat kunker ke Nabire. Ini ternak kelompok usaha rakyat kecil, harus di bayar,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menhan RI, Lenis Kogoya melakukan kunker ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Selasa (11/3/2025).
Kunker ini dalam rangka memberikan sosialisasi terkait manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah di ibu kota Provinsi Papua Tengah itu.
Lenis Kogoya mengatakan, program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah, khususnya di Provinsi Papua tengah.
Kunker Stafsus Menhan ke Nabire, Papua Tengah ini justru meninggalkan utang senilai Rp70 juta rupiah kepada Kelompok Usaha Ternak Babi di Kabupaten Nabire. (Lisa/Fredik).
Apa komentar anda ?