Nabire, Nokenlive.Com – Bertempat di Ballroom kantor gubernur provinsi papua tengah, Pemerintah provinsi papua tengah menggelar kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua Penguatan Lembaga Majelis Rakyat Papua Dalam Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua Dalam Bingkai NKRI.
Kegiatan tersebut langsung dibuka resmi oleh Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa SH dan dihadiri oleh
Gubernur papua Tengah, Meki Nawipa yang juga sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Wilayah Papua, menyampaikan beberapa harapan mendasar kepada lembaga kultural yakni Majelis Rakyat Papua (MRP).
Harapan ini tentunya selaras dengan visi dan misi kolektif para Gubernur di Tanah Papua, yang menempatkan manusia Papua sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan.
Meki Nawipa mengatakan melalui kegiatan tersebut, Meki Nawipa berharap MRP ke depan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai, dan tertib. Stabilitas daerah tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan semata, melainkan harus melalui pendekatan budaya, adat, dan kekerabatan.
“Peran MRP sangat strategis untuk menjembatani semua elemen masyarakat: dari akar rumput hingga pengambil kebijakan, demi menumbuhkan rasa saling percaya, gotong royong, dan kerjasama dalam semangat ke-Papua-an”. Ujarnya. Senin, (26/05/2025).
Selain itu, Ia tekankan MRP harus menjadi pelopor dalam melestarikan kekayaan adat, budaya, dan kearifan lokal, karena dari sanalah kekuatan identitas kita berasal.
“Kita sedang menghadapi era modernisasi yang cepat, dan jika kita tidak memperkuat akar budaya kita, maka kita akan kehilangan arah”. Ucapnya.
Ia juga menegaskan MRP harus menjadi penjaga nilai, tetapi juga harus mendorong transformasi nilai-nilai itu agar relevan dengan konteks kekinian, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil, bijak, dan berkelanjutan.
Meki Nawipa berharap MRP terus mengambil bagian aktif dalam mengawal kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Menurutnya Keterlibatan MRP dalam proses amandemen regulasi, khususnya terkait Otonomi Khusus dan penguatan kelembagaan adat, adalah langkah penting dalam memastikan bahwa suara Orang Asli Papua (OAP) bukan hanya didengar, tetapi diakui dan dihormati secara hukum dan politik.
Untuk itu, Ia mengajak MRP untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRP, dan DPRK, dalam satu visi besar: Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. MRP tidak boleh berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari orkestrasi kepemimpinan Papua yang utuh dan saling melengkapi.
“Mari kita jaga Papua, rawat kebhinekaan, dan bangun peradaban baru Tanah Papua yang damai, adil, dan berkelanjutan”. Pungkasnya.
(Lisa)
Apa komentar anda ?