Wamena, Nokenlive – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan klarifikasi tegas terkait informasi yang menyebutkan Gubernur John Tabo memberikan bantuan modal usaha kepada mama-mama asli Papua Pegunungan. Informasi tersebut dinyatakan tidak benar alias hoaks, dan Pemprov menuding ada pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkannya demi kepentingan pribadi.
Kabar bohong ini sempat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ratusan mama-mama Papua dari berbagai distrik mendatangi Kantor Gubernur di Wamena untuk meminta kejelasan. Mereka sebelumnya menerima pesan berantai melalui WhatsApp yang menyebutkan bahwa Pemprov akan menyalurkan bantuan usaha bagi pelaku UMKM, dengan syarat membuka rekening di Bank Papua atau Bank BRI serta menyerahkan fotokopi KTP.
Menanggapi hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, angkat bicara dan menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak berasal dari Gubernur maupun instansi resmi pemerintah.
“Ada oknum masyarakat yang menyebarkan informasi bohong ini. Dia harus bertanggung jawab. Sampai saat ini, belum ada arahan dari Pak Gubernur terkait program bantuan modal usaha seperti yang beredar,” tegas Sekda Wasuok di hadapan media.
Pihak Pemprov menilai penyebaran informasi palsu ini tidak hanya menciptakan kegaduhan, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik Gubernur John Tabo dan institusi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap pelaku penyebar hoaks ini sedang diproses.
Asisten II Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, yang langsung menemui para mama-mama di halaman Kantor Gubernur, menyampaikan bahwa tidak ada satu pun program bantuan usaha yang telah disetujui atau diumumkan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
“Biasanya bantuan dari pemerintah selalu disertai dengan surat resmi yang dikeluarkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sampai sekarang, tidak ada dokumen resmi mengenai bantuan tersebut,” jelas Elai.
Lebih lanjut, Elai Giban mengatakan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop), serta Dinas Sosial telah diminta untuk menelusuri asal-muasal informasi hoaks ini dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkannya.
Pemprov Papua Pegunungan mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan mama-mama Papua, untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diharapkan selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah, baik melalui situs web, pengumuman di kantor distrik, atau pernyataan langsung dari pejabat berwenang.
“Jangan percaya kalau hanya dapat kabar dari WhatsApp atau Facebook. Kalau betul ada bantuan, pasti ada sosialisasi resmi dari pemerintah,” pungkas Elai.
Penulis : Redaksi NL
Apa komentar anda ?