Nabire, Nokenlive.com – Dalam upaya menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk pemantapan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/3), dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule dalam sambutannya menekankan pentingnya proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat akar rumput.
“Pembangunan daerah adalah proses yang harus dilaksanakan secara fokus, bertahap, dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya menyusun dokumen, tetapi harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah,” ujarnya.
Dr. Sumule juga menegaskan bahwa RPJMD tidak hanya sebatas dokumen formal, melainkan menjadi kompas pembangunan yang mencerminkan harapan rakyat dan menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat.
“Penyusunannya tidak boleh elitis atau dilakukan secara tertutup. Harus partisipatif, transparan, dan berbasis data yang akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BAPPERIDA Papua Tengah, Eliezer Yogi, mengungkapkan bahwa proses penyusunan RPJMD ini telah dimulai sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah pada 20 Februari 2025 lalu. Momentum tersebut menjadi titik awal dari sebuah amanah besar: membangun Papua Tengah yang lebih baik dalam lima tahun ke depan.
“Visi kita jelas: Papua Tengah Emas—Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan. Ini bukan sekadar slogan, tapi arah nyata pembangunan yang harus terukur dan bisa dirasakan masyarakat,” jelas Eliezer Yogi.
Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses ini. “Masukan dan saran dari hadirin sangat kami butuhkan demi menyempurnakan dokumen ini. Enam bulan ke depan adalah masa kerja keras untuk memastikan RPJMD kita rampung dan berkualitas,” tambahnya.
FGD ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan visi gubernur terpilih dengan aspirasi masyarakat serta tantangan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan agar dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang bisa diukur dampaknya, terutama bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang paling tertinggal.
Reporter: Lisa R | Editor: Redaksi Nl
Apa komentar anda ?