Jayapura, Nokenlive.com – Penjabat Walikota Jayapura merasa kecewa atas pengelolaan beasiswa untuk mahasiswa Papua yang di urus oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Papua
“Saya pikir ini sebuah kesalahan yang ada pada pemerintah. Saya terus terang sampaikan kami kecewa pemerintah provinsi Papua karena tidak becus mengurus anak – anak mahasiswa dengan baik,” Ungkap Pj Walikota Jayapura. Senin (26/06/2023) di Kantor Walikota Jayapura
Frans Pekey mengatakan sudah sekitar 2 – 3 tahun yang lalu bupati dan walikota meminta data sebaran mahasiswa yang sedang studi di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi data itu sampai saat ini belum pernah di serahkan secara resmi oleh gubernur kepada bupati dan walikota
“ini yang kami sesalkan. Bagaimana kita mau menganggarkan tapi kalau tidak ada data. Kita mau menghitung uangnya tapi tidak ada data. Jadi BPSDM Papua jangan bicara hanya ngomong doang
Saya kecewa ketika orang tua datang ke sana nanti di bilang sudah di serahkan ke kabupaten kota. Mana data mu?,” Ujarnya
Kasihan mempermainkan keluarga orang tua dan juga mahasiswa ini. Saya kecewa Kami tidak pernah dapat data yang jelas.
Selain itu, kata Pj Walikota Jayapura, pada saat rekrut anak – anak mahasiswa asli Papua, Pemerintah Provinsi tidak pernah memberitahukan kepada pemerintah kabupaten kota.
“Rekrutnya diam – diam. Saya mau cek berapa anak – anak port numbay yang mengikuti program ini. Tidak ada datanya. Karena itu jangan membebankan seluruhnya kepada pemerintah kota,” Tegas Frans Pekey
Pj Walikota menjelaskan bahwa sekitar 500-an nama mahasiswa dari kota jayapura sesuai data yang di sampaikan oleh BPSDM Papua, namun kalau di lihat besaran dana Otus untuk kota Jayapura tahun 2023 yang hanya 126 milyar maka tidak cukup untuk membiayai mahasiswa itu.
“Pemerintah provinsi Papua atur baik anak – anak ini supaya tidak terlantar. Ini BPSDM Papua melempar kesalahan ini, melempar tanggung jawab kepada bupati walikota
Jadi kalau semua 500 an orang di serahkan kepada pemerintah kota maka kami tidak sanggup. Karena pasti biayanya melebihi dari dana otsus,” Jelasnya
Pekey Juga berujar bahwa dana otsus yang di berikan sudah di bagi – bagi sesuai bidangnya, pendidikan berapa, kesehatan berala, infrastruktur berapa. Ini sudah di bagi – bagi. Peruntukannya sudah jelas sesuai dengan undang – undang.
“Lalu yang berikut tahun 2023 ini otonomi khususnya sudah jalan lalu kita mau pakai uang apa. Kesalahan besar yang di lakukan BPSDM Papua ini tidak mengurus anak – anak ini dengan baik,” Ungkapnya
Pj Frans Pekey menghimbau agar pemerintah provinsi Papua memberikat data mahasiswa secara resmi kepada bupati dan walikota melalui surat resmi Gubernur papua, karena menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negaraa.
“Kita harus mengatur secara rasional dan proposional dan tentu profesional bekerja, tidak semraut
Kalau serahkan data yang resmi kepada bupati dan walikota. Bukan hanya data selembar lalu di kasih itu orang mau kerja apa. Pemerintahan bukan bekerja model begitu. Itu yang di serahkan asisten 1 hanya bawa daftar nama saja .
Pemerintahan itu surat resmi gubernur yang di serahkan kepada bupati walikota karena ini dasar untuk pengelolaan keuangan.
Bukan bicara uang keluarga Kalau selembaran ini kami punya dasar apa untuk mengalokasikan, ” Pungkasnya
(Junior)
Apa komentar anda ?