ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Advertise
  • Syarat dan Ketentuan
  • Contact
  • Ketentuan Penggunaan
Rabu, Juli 22, 2026
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal

Home » Pengurus Komunitas Keluarga Besar Elalin Distrik Wouma Kota Study Jayapura Dilantik

Pengurus Komunitas Keluarga Besar Elalin Distrik Wouma Kota Study Jayapura Dilantik

Oleh : NOKENLIVE
29 Agustus 2022
Di Kabar Daerah, Papua Terkini, Politik dan Pemerintahan, Provinsi Papua
0
Pengurus Komunitas Keluarga Besar Elalin Distrik Wouma Kota Study Jayapura Dilantik

Pengurus komunitas keluarga besar Elalin, distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya kota study Jayapura saat foto bersama

Jayapura – nokenlive.com

Komunitas keluarga besar Elalin, distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya kota study Jayapura  mengadakan pelantikan ketua terpilih Dasman Lantipo dan badan pengurus lainnya serta penerimaan anggota baru periode 2022 – 2023 di sekretariat Elalin Perumnas IV, Padang Bulan, distrik Heram,  kota Jayapura, Senin, (26/08/22).

Acara dihadiri ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ), orang tua dari Elalin dan seluruh anggota komunitas serta beberapa tamu undangan.

Nakla Ikinia mewakili orang tua menekankan pentingnya semangat dan kemauan untuk belajar dan bekerja keras dalam menyuarakan situasi-situasi konkrit kehidupan orang Papua dan lebih khususnya kita di Wamena.

Isu pemekaran daerah otonom baru (DOB) tidak terlepas dari  rancangan program nasional pemerintah Indonesia dalam percepatan pembangunan di Papua. Secara nasional, pemerintah Pusat telah merancang pemetaan diwilayah propinsi Papua dan propinsi Papua Barat. Hal ini terlihat dari pemekaran provinsi dan rencana konsensi tambang diwilayah pegunungan Papua.

“Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu program nasional untuk mempersiapkan komponen utama konsensi tambang di Pegunungan Tengah dan persiapan sebagai Ibukota Provinsi Pegunungan Tengah. Sebagaimana yang telah dirancang melalui intruksi presiden republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Nakla menegaskan, ada temuan-temuan masalah sosial di Papua, pada khususnya Wamena. Masalah Papua saat ini kita diperhadapkan dengan penetapan DOB. Terima pembentukan pemekaran daerah otonomi baru, berarti kita menerima ancaman terhadap keberadaan kita.

“Pada dasarnya pemekaran DOB adalah program pemerintah pusat yang di dalamnya dikantongi sejumlah unsur kepentingan dari pemerintah pusat yang berupaya untuk melibatkan para elit politik lokal (pemerintah propinsi, kabupaten dan pengusaha) yang mengadudombakan masyarakat dengan masyarakat,” jelas Nakla Ikinia.

Bagi pemerintah lokal Papua hendak merespon dari segi kedudukannya, dengan tujuan demi kemajuan dan kesejatraan masyarakat. Pada hal mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu dan mendukung program pemerintah. Oleh itu,  sebagai mahasiswa yang netral dengan tegas kita tolak penempatan Ibukota propinsi Papua Tengah.

Ketua HMPJ Albert Kalolik menegaskan bahwa ini merupakan bentuk perhatian dan kontribusi terhadap masalah di Papua, khususnya di Wamena tentang penetapan propinsi baru. Perlu kita tegas untuk menyuarakan masalah DOB.  Karena dengan DOB dan penempatan ibukota di wilayah tersebut akan tampak terlihat bahwa nilai-nilai hidup baik secara turun temurun diwariskan akan hilang dan lebih para lagi mengancam eksistensi kita dan menjadikan kita mental instan dan meningkatkan ketergantungan hidup kepada uang dan bantuan pemerintah.

Hal senada disampaikan Hulla Lagowan mempertanyakan apakah program pemekaran DOB ini permintaan atau aspirasi dari orang Papua…?? Tentu jawabannya tidak. Karena persoalan DOB ini ada kaitannya dengan Otsus. Karena masih banyak kejanggalan yang telihat dalam kebijakan dan pengelolaan dana Otsus.

Hulla Lagowan mengatakan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tetapi selalu gagal. Karena segala kebijakan dan fasilitas yang disiapkan tidak menunjang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dimasing-masing wilayah.

“Karena pengalaman dari dua program pemerintah pusat yaitu, Otsus dan pemekaran DOB bukan aspirasi orang Papua. Tetapi ini ide dan program dari pemerintah pusat yang memaksa terhadap orang Papua untuk menerima. Jika orang Papua menerima secara paksa, maka akan mengancam eksistensinya. Selain itu juga ketika kita menerima pemekaran berarti  mengancam diri sendiri,” katanya.

Hulla menegaskan, rencana pemerintah Indonesia, dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah yang mana kabupaten Jayawijaya menjadi Ibukota Provinsi dan rencana konsensi tambang di Pegunungan Tengah ditemukan ada “Benang Merah” dengan kaitannya eksploitasi sumber daya alam,” tutupnya.

Desman Lantipo, ketua terpilih periode 2022-2023, memberi apresiasi atas dukungan dan kepedulian terhadap situasi Wamene,  khususnya di distrik Wouma dan kampung Pekumo tentang penempatan Ibukota. Pesan terakhirnya, ia mengajak semua untuk secara sehati, sepikir dan separasaan dengan kekuatan yang penuh kita nyatakan sikap dengan tegas bahwa kita tolak.(TIMOTIUS BOMA)

 

Tags: distrik WoumaKabupaten JayawijayaKomunitas keluarga besarkota jayapura
BagikanTweetKirimBagikan
Berita Sebelumnya

Pacu Jupiter Kecepatan Tinggi, Nyawa Pengendara Berakhir Diparit

Berita Selanjutnya

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Papua

Berita Terkait

Selama Januari–Juni 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Terbitkan 2.023 Paspor
Provinsi Papua

Selama Januari–Juni 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Terbitkan 2.023 Paspor

Kapolda Papua Buka Pendidikan Bintara Polri 2026, Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima
Provinsi Papua

Kapolda Papua Buka Pendidikan Bintara Polri 2026, Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima

Komnas HAM Papua Minta Presiden Evaluasi Pola Operasi TNI di Papua Usai Konflik di Intan Jaya
Hukum dan Kriminal

Komnas HAM Papua Minta Presiden Evaluasi Pola Operasi TNI di Papua Usai Konflik di Intan Jaya

Ketua KPK Minta Polda se-Tanah Papua Kawal Penggunaan Dana Otsus agar Tepat Sasaran
Provinsi Papua

Ketua KPK Minta Polda se-Tanah Papua Kawal Penggunaan Dana Otsus agar Tepat Sasaran

Berita Lainnya

Apa komentar anda ?

Nokenlive - Berita Papua Terkini

Menyuarakan Pembangunan di Papua dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Ikuti Kami

  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Advertise
  • Syarat dan Ketentuan
  • Contact
  • Ketentuan Penggunaan

© 2018 Nokenlive - Berita Terkini Seputar Papua

Selamat datang kembali

Masuk dengan akun anda

Lupa kata sandi?

Ambil kata sandi Anda

Silakan masukkan nama pengguna atau alamat email untuk mereset kata sandi

Masuk

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Politik dan Pemerintahan
  • Ekonomi & Bisnis
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Daerah
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal

© 2018 Nokenlive - Berita Terkini Seputar Papua