Jayapura, Nokenlive.com – Adanya viralnya di sosial media tentang tentang adanya sekolah SD Inpres Berari di Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang kondisinya rusak dan dikatakan guru tidak pernah ada untuk mengajar, padahal disekolah tersebut terdapat 100 lebih anak yang sekolah, mendapat tanggapan serius dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua
Kepada wartawah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Christian Sohilait ST. M.Si menegaskan meski bukan tugas dan tanggungjawabnya, secara langsung karena sekolah tersebut ditingkatan Sekolah Dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
Namun pihaknya akan melakukan intervensi perbaikan pembangunan dan pelayanan disekolah tersebut melalui DAK yang nantinya di ususlkan setiap Kabupaten/Kota yang ada di Papua.
Dikatakan Christian Sholait, dirinya telah menghubingi Sekda Kabupaten Mamberamo Raya dan telah menyampaikan keluhan dan pemberitaan yang viral tersebut.
Hal yang pertama harus dilakukan adalah memastikan bahwa foto yang beredar di sosial media tersebut diambil dalam kurun waktu yang tidak lama sehingga kondisi terakhir saat ini sesuia dengan yang ada, kata Christian Sohilait.
“Apa yang disampaikan di sosial media itu saya sudah liat dan banyak yang menyampaikan secara langsung dan juga melalui pusat pelaporan kami bahwa memang terlihat sekolah tersebut tidak layak, saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda di Mamberamo Raya, karena tidak berhasil komunikasi dengan Pak Kadisnya,”Ungkap Christian Sohilait pada Cenderawasih Pos, Selasa (24/6)
Dirinya meminta untuk dipastikan apakah foto tersebut adalah keadaan sama seperti saat ini. Jika benar hal tersebut maka hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten, DPPAD Provinsi Papua hanya dapat melakukan intervensi.
“Kita akan liat seluruh usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Papua yang akan menyampaikan secara fisik bangunan sekolah tersebut tidak layak, bagaimana mungkin kita mau mencerdaskan anak Papua yang cerdas dan brilian jika sekolah tersebut bangunan tahun 1960 atau 1970an,”bebernya
Mantan Sekda Sohilait ini mengaku akan meminta kepada tim anggaran di Pemerintah Provinsi Papua agar bila nantinya pemerintah kabupaten /kota menyampaikan usulan kepada Pemprov Papua dan bila nantinya dalam usulan SD tersebut tidak masuk dalam pengusulan, maka DPPAD akan menjadikan prioritas pembangunan atau perbaikan sekolah tersebut.
“Kami juga mendapatkan laporan banyak guru yang tidak ditempat saat ini, maka kami akan segera rapat dengan seluruh Kepala Dinas Pendidikan se Kabupaten/Kota di Papua untuk menyamakan persepsi banyaknya keluhan yang disampaikan kepada kami,”tegasnya.
Mekanisme intervensi yang dilakukan jika sekolah tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka mekanisme yang dilakukan adalah dana DAK dan Otonomi Khusus seluruhnya akan dibahas ditingkat Provinsi Papua meski itu adalah anggaran Kabupaten dan Kota.
Sehingga waktu pembahasan di tingkat Pemerintah Provinsi, DPPAD Provinsi Papua akan terlibat langsung, maka dalam pembahasan tersebut DPPAD akan memastikan sekolah tersebut masuk dalam pembangunan atau renovasi sekolah yang perlu dibangun.
Intervensi tersebutlah yang bisa kami lakukan. Dalam kepemimpinan saya, saya tidak mau kerja disekolah tersebut harus bekerja tuntus.
Seperti misalnya kita buat sekolah unggulan maka semua sector harus masuk dan semua tuntas dan selesai pada tahun yang sama dan semua harus terlibat, maka itu perlu kerja sama yang baik dan keliatan,”Pungkasnya.
(Jack)
Apa komentar anda ?