Jayapura, Nokenlive.com – Pemerintah Kota Jayapura, kembali menerima opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-7 Kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Penyerahan laporan keuangan Pemerintah Kota Jayapura tahun Anggaran 2019 yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang, diterima oleh Wali kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano., Wakil Ketua I Dprd Kota Jayapura, John Y. Betaubun, dan Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Jumat (19/06).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura tahun 2019.
Pemerintah ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan pemerintah sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern.
“Puji Tuhan walaupun di tengah pandemic Covid-19, hari Jumat LHP atas Laporan keuangan pemerintah Kota Jayapura tahun 2019 dapat kami serahkan DPRD Kota Jayapura Dan Wali Kota Jayapura. LHP atas LKPD tahun 2019 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD tahun 2019, LHP atas sistim pengendalian intern (SPI) dan LHP atas kepatuhan ketentuan perundang-undangan,’’katanya.
Diakui, Laporan keuangan Pemkot Jayapura tahun 2019 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jumlah laporan keuangan terdiri dari 7 laporan yaitu Laporan Realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.
Sehingga, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2019 atas rekomendasi BPK RI untuk laporan Hasil Pemeriksaan TA 2019 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdampak 783 rekomendasi. Dari jumlah rekomendasi tersebut sebanyak 481 rekomendasi atau 61, 43 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 201 rekomendasi atau 25, 61 persen, belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 78 rekomendasi atau 9, 96 persen belum ditindaklanjuti dan sebanyak 23 rekomendasi atau 2, 93 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
“Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkot Jayapura atas pengelolaan keuangan daerah TA 2019 yang sebagian besar sesuai dengan action plan, yang dibuat oleh wali kota jayapura, sehingga dalam LKPD tahun 2019 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,’’katanya.
BPK RI akan mendorong pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistematik dan konsisten
Berdasarkan hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu antara lain penyusunan laporan keuangan belum berdasarkan proses konsolidasi, dua penatausahaan aset tetap belum tertib, tiga pengelolaan honorarium pegawai honorer tidak tetap pada dinas pada lingkungan hidup dan kebersihan tidak tertib, keempat penambahan pekerjaan sebagai kompensasi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi tidak sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Jayapura.
“Pencapaian opini WTP ini untuk ketujuh kalinya bagi Pemkot Jayapura, hal ini menunjukkan komitmen Wali Kota Jayapura beserta jajaran OPD-nya terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peran DPRD Kota Jayapura yang terus mendorong tata kelola keuangan yang baik sesuai kewenangannya, kami berharap adanya sinergitas yang baik, efektif dalam rangka memajukan daerah khusus di Kota Jayapura,’’jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM., mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kota Jayapura yang telah melakukan fungsi pengawasan secara ketat terhadap anggaran belanja Kota Jayapura. Diucapkan terima kasih juga kepada pengawasan internal inspektorat yang selalu mengawasi kerja-kerja pemerintah di seluruh OPD, dan keberhasilan ini, untuk mendapatkan opini keuangan dari BPK RI WTP yang ke tujuh kali, atas komitmen bersama pimpinan OPD pengelola anggaran dan fungsi pengawasan oleh DPRD, sehingga penyampaian kepatuhan keuangan dan juga dari akuntansi itu berjalan dengan baik.
Sehingga dengan pemeriksaan BPK ini bukan hanya mendapatkan predikat opini WTP ke-7 kali, tapi hasil pengelolaan anggaran terarah dan fokus untuk masyarakat Kota Jayapura dan hasilnya bisa dilihat.
Melalui IPM Kota Jayapura yang bisa mencapai 80 persen lebih, itu karena kesejahteraan masyarakat untuk semua dapat terpenuhi dengan baik, mulai dari bidang Pendidikan, kesehatan dan lainnya, termasuk dalam memberikan pelayanan public yang baik, sehingga indeks pembangunan manusia bisa tercapai di tahun 2019.
“Termasuk Pemkot dapat menurunkan angka kemiskinan penduduk kota dan juga PDRB. Jadi ini dampak penggunaan anggaran yang terfokus dan terarah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura,’’imbuhnya.
Ditambahkan, untuk kedepannya Pemkot akan terus patuh dan disiplin dalam menggunakan anggaran Pemkot untuk pemeriksaan tahun 2020 yang dilihat tahun 2021 nanti.
Untuk itu dalam situasi pandemic Covid-19 memang Pemkot mengalami defisit anggaran Rp 118 miliar lebih dan Pemkot telah melakukan realokasi anggaran pada OPD untuk menutupi defisit anggaran tersebut sebesar 54 persen dan dilakukan refocusing anggaran di tiga kebijakan dalam penanganan Covid-19, pertama penanganan kesehatan, kedua penanganan dampak ekonomi dan ketiga jaring pengamanan sosial.
Pemkot dalam melakukan refocusing didampingi langsung Kejari Jayapura, sehingga penggunaan anggaran tidak kemana-mana bisa fokus dari tiga kebijakan tersebut.
“Dan saya berterimakasih kepada BPK RI yang saya melihat dari kepemimpinan-kepemimpinan baru ini sangat luar biasa, punya tim yang memeriksa solid dan mau turun langsung dengan kepala daerahnya, bisa dengan jeli melihat hasil-hasil dari tim yang ditunjuk dan bisa mengarahkan kami. Dan ini tidak seperti biasanya kepala BPK selesai pemeriksaan menerima, memberikan opini, serahkan tindak lanjut diperbaiki 60 hari, tapi ini lain langsung memberikan pembinaan dan kami mengerti kedepan tidak ada kesalahan dan Pemkot dengan hasil WTP ke 7 kali ini, masih ada tindak lanjut,’’ucapnya.
Untuk rekomendasi yang diberikan BPK RI selama 60 hari kedepan untuk perbaikan, Pemkot akan menjawabnya secara cepat dan akan menyerahkan kembali.
(NL/Humas)
Apa komentar anda ?