Jayapura, Nokenlive.com – Menyikapi tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban masyarakat pada seantero kabupaten Keerom, membuat kepala kepolisian resort setempat menggelar pertemuan bersama pihak terkait, guna menyikapi keadaan yang meresahkan masyarakat tersebut, untuk meredakan situasi pasca demo pemalangan kantor yang dilakukan oleh masa pendukung calon wakil bupati terpilih Piter Gusbager, yang berujung pada pemalangan kantor Bupati Keerom beberapa waktu lalu.
Pada hari ini, kamis 24 Januari 2019, Bertempat diruangan Vicon Mapolres Keerom, jalan bayangkara, kampung Asyaman,Swakarsa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, dilaksanakan rapat koordinasi, menyikapi situasi kamtibmas di wilayah Keerom, yang dipimpin langsung oleh Kapolres. AKBP Muji Widi Harto dan dihadiri sekitar 25 orang, baik dari perwakilan pemerintah setempat, dewan adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya yang dianggap berkompeten menyikapi kamtibmas tersebut.
Rapat diawali dengan penyampaian oleh AKBP Muji Windi Harto (Kapolres Keerom) yang pada intinya menegaskan bahwa pertemuan bersama dimaksud adalah untuk menyelesaikan Sitkamtibmas, yang berawal dari pemalangan kantor bupati sejak senin 21/01 hingga rabu 23/01 kemarin, terpaksa palang dibuka dengan jaminan masyarakat adat minta difasilitasi untuk bertemu dengan pak bupati setelah pulang umroh.
Menyikapi permintaan tokoh adat yang mendesak agar dipercepat proses pelantikan Piter Gusbager sebagai wakil bupati terpilih kabupaten Keerom dilakukan, namun disisi lain proses hukum yang tengah diajukan Herman Yoku dikabulkan PTUN Jayapura, dan pasti ini berdampak pada sidang paripurna terkait wakil bupati. Semua pihak berharap agar proses pengisian jabatan wakil bupati Keerom sampai pada pelantikan bisa berjalan dengan baik dan aman, agar tidak berdampak kepada pemilu nasional, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden ke depan.
Dilain pihak, kesepakatan bersama dalam membuka palang kemarin bahwa forumkomunikasi pimpinan daerah wajib menjadi fasilitator terhadap pertemuan bersama antara masyarakat adat bersama bupati sekembali dari ibadah umroh, sehingga diharapkan agar keinginan untuk segera dilantiknya wakil bupati Keerom mendatang bisa terpenuhi pasca bertemu bupati Muhamad Markum yang sedianya digelar akhir bulan januari 2019 ini.
Ditempat yang sama, Sucahyo Agung selaku Asisten satu Setda Keerom memprediksi bahwa situasi ke depan bakal panas, jika merujuk pada putusan PTUN Jayapura yang membatalkan rapat paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan wakil bupati beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Keerom. Dan sudah jelas bahwa berkas persyaratan Piter Gusbager tidak lengklap sehingga bukan prosesnya yang dihambat, kemudian ditambah lagi dengan usulan dari Partai PKS yakni dua nama berbeda, sehingga diarakhan kepada Forkopimda agar bisa saling mengingatkan bersama.
Mewakili Pemerintah Daerah, pihaknya menyampaikan terimakasih atas bantuannya terkait dengan pengamanan aksi demo disertai dengan pemalangan kemarin, palang sudah dibuka sehingga pelayanan publik saat ini sudah bisa berjalan kembali seperti semula, terkait dengan wakil bupati bahwa yang ada saat ini adalah persyaratan adminitrasi sdra. Piter Gusbager yang tidak memenuhi syarat, sehingga setelah di proses yang mengatur tata cara pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah itu harus mendapat persetujuan dari partai politik atau gabungan partai politik.
Kedepan menurutnya, kalaupun ada demo dipersilahkan saja, tetapi jangan masuk ke kantor melainkan hanya sampai di depan pintu masuk kantor, karena ditakutkan akan berdampak yang negatif apalagi disertai dengan pemalangan yang mengakibatkan pelayanan terganggu, jadi kedepan kita harus lebih mewaspadai lagi terkait dengan aksi ini. intinya bahwa terkait dengan PAW Wabup dan Pileg di Kab. Keerom harus menjadi perhatian untuk kita semua ,dan kalau bisa kita dekati tokoh-tokoh yang mungkin berpengaruh di Kab. Kerom, dengan tujuan adalah untuk meredam aksi massa.
Diakhir pertemuan bersama, Kapolres Keerom, AKBP Muji Windi Hartomenyampaikan bahwa pada intinya, mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan nanti didukung oleh pihak Pemda, setelah selesai rapat kali ini agar rekan-rekan dapat bergerak sesuai tupoksinya masing-masing, terutama yang paling dekat agendanya adalah terkait dengan pertemuan antara masyarakat dengan Bupati Keerom pada tanggal 29 Januari 2019 untuk diantisipasi, khusus masuknya profokator dari luar Keerom, yang masuk ke wilayah ini untuk membuat suasana menjadi tidak kondusif.
Diharapkan agar pemilihan wakil bupati hingga pelantikan nantinya tidak berdampak luas, dan bisa disikapi dengan baik oleh semua pihak, secara khusus masyarakat adat wilayah setempat, guna menjalankan roda pemerintahan 2016-2021.
(RH)
Apa komentar anda ?