Bormeso, Nokenlive – Ojek sepeda motor hingga saat ini masih menjadi salah satu sarana transportasi penting di Kabupaten Mamberamo Raya (Mambraya), selain ojek laut (perahu motor).
Patut dimaklumi, mengingat sebagai daerah otonomi baru (DOB), Mambraya belum dilengkapi dengan moda transportasi seperti angkutan kota atau desa.
Tak ayal, tarif ojek pangkalan pada dua kota besar di wilayah itu masing-masing Bormeso dan Kasonaweja, dirasakan cukup mahal.
Bayangkan saja, perjalanan ke suatu tempat dengan menggunakan ojek hanya denganjarak tempuh beberapa meter itu, penumpang harus merogoh koceknya hingga Rp100 ribu.
“Padahal sebenarnya bisa jalan kaki sih, tapi karena malas jalan saja. Cuma saya agak kaget, kok mahal sekali ya sampai lima puluh ribu rupiah, begitu,” ujar, Steev, salah satu warga.
Terkait kondisi ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya Benny T. Imbiri, menanggapi keluhan warga dan meminta maaf kepada masyarakat karena Pemerintah daerah melalui dinasnya belum bisa mengelola ojek dengan benar.
Kendati demikian, Pemerintah saat ini sudah mengakui keberadaan ojek sebagai salah satu alat transportasi yang sangat tangguh, apalagi untuk kondisi di daerah-daerah seperti Mambraya.
“Untuk Mamberamo Raya kami memang belum menyentuh dan mengendalikan ojek, tapi kita hanya secara lisan sudah lakukan pendekatan, belum secara resmi. Dan untuk mengelola ojek kita juga harus koordinasi dengan dinas terkait seperti Disperindagkop,” terang Benny.
Menurut dia, tarif ojek yang melambung tinggi itu kemungkinan dipicu oleh mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) di daerah ini.
Selain itu, sambung Benny, tukang ojek juga terkadang memanfaatkan kesempatan, ketika penumpangnya adalah orang baru.
“Makanya nanti kami akan duduk bersama Disperindagkop untuk membahas dan mencari solusi dalam menekan harga ojek. Tapi perlu dimaklumi juga karena namanya daerah-daerah baru ya kondisinya seperti begini,” sambungnya.
Kembali ditekankan Benny, untuk mengatur keberadaan ojek, pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas pendukung yang layak.
“Ya, itu wajib, karena bagaimana kita mau ngatur kalau mereka tidak disediakan fasilitas. Jadi perlahan kita akan atur dengan baik, seperti jumlah tukang ojek, pangkalan hingga atributnya,” tandasnya.
(Lid)
Apa komentar anda ?