Kakanwil DJP Pamalu, Wansepta Nirwanda, SE, MM
Jayapura, Nokenlive.com – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Papua – Maluku (Pamalu), Wansepta Nirwanda, SE, MM,memberikan apresiasi
Atas kinerja Pemerintah Kota Jayapura karena merupakan penyetor pajak tertinggi di Papua mencapai 9 persen dimana salah satunya melalui pajak Dana Desa.Selain itu pelaporan Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) juga tepat waktu.
“hal ini merupakakan Salah satu penunjang terhadap penerimaan terbesar ada di KPP Jayapura, yaitu melalui pajak dana desa sehingga hari ini dilakukan penandatanganan kerja sama,“ ungkapnya, pada acara Penandatanganan Kerja sama dengan Kanwil DPJ Papua Maluku dengan Pemkot Jayapura, dengan mengusung Pekan Panutan SPT Tahunan 2017 dan Launching Standing Instruction Non tunai bertempat di Hotel Said Papua, Senin (12/3/2018).
Dikatakan Nirwanda, kerja sama juga di bidang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Pemkot Jayapura. Dan ini juga menjadi yang pertama di Papua.
“Kanwil DJP Papua – Maluku akan menginstal aplikasi KSWP dimana setelah di-instal di Pemerintah kota maka jika ada permintaan tertentu dari wajib pajak akan terkoneksi dengan data yang ada di DJP. Dan juga akan terlihat masyarakat sudah taat pajak atau belum yang terbagi dalam dua kategori yaitu valid atau tidak valid,” akui Nirwanda.
Lebih lanjut dikatakan Nirwanda, fungsi KSWP adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang berdomisili di Kota Jayapura harus mendapatkan NPWP di KPP Jayapura dan sudah melapor serta menyetor pajak wilayah tersebut.
Selain itu juga, akan dilakukan penandatanganan kerja sama Instruksi Lembaga dan Pihak lain (ILAP) yang berkaitan dengan pertukaran data dalam rangka menunjang penerimaan pajak.
“Pajak ini memang sangat penting bagi pembangunan karena setelah masuk ke Pemerintah pusat, nantinya akan turun kembali dalam bentuk Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus,” lanjutnya.
Pihaknya berharap dengan adanya kerja sama ini maka KPP Jayapura yang mengasumsikan penerimaan pajak di Pemkot Jayapura akan lebih baik penerimaan di tahun kemarin.
Nirwanda juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan beberapa pejabat Pemkot Jayapura yang telah taat dalam menyampaikan SPT tahunan.
“Kami berharap dengan adanya pelaporan SPT Tahunan PPH yang disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sertabeberapa pejabat Pemkot akan menyemangati masyarakat selaku wajib pajak di kota Jayapura,” tukasnya.
Kepala KPP Pratama Jayapura, Bayu Setiawan merincikan jika pihaknya membawahi 15 Kabupaten dan satu provinsi.
Untuk data-data performa, Kota Jayapura sangat berbeda bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Papua karena tata kelola perpajakan yang sudah cukup maju.
“Performa tata kelola perpajakan bukan datang dengan sendirinya, namun memerlukan komitmen dari Wali Kota bahkan para pejabat di Pemerintah Kota Jayapura merespons dengan baik,” cetusnya.
Berkaitan dengan itu, ada dua penghargaan yang diberikan kepada Pemkot Jayapura yakni untuk pelaporan DTH dan RTH. Dimana laporan ini mewajibkan setiap Pemkot dan kabupaten wajib untuk melaporkan ke kantor pajak.
“Dan setelah kami review selama satu tahun, Pemerintah Kota Jayapura sangat tepat waktu,” bebernya.
Selain itu, penghargaan yang diberikan adalah atas persentase pagu dengan pembayaran pajak yang tertinggi dengan rata-rata sekitar 9 persen.
(Let)
Apa komentar anda ?