Jayapura,nokenlive.com – Bagian Pengadaan Barang /Jasa (BPBJ) Kota Jayapura bakal naik level, setelah berhasil di daulat oleh LKPP – RI sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan di Indonesia, khususnya bagi Papua dan Papua Barat.
Terpilihnya BPBJ Kota Jayapura bersama 39 ULP lainnya di seluruh Indonesia didasari karena komitmen Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dan pimpinan BPBJ Kota, Mathias B. Mano dalam mengikuti program modernisasi pengadaan yang digagas oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
“LKPP – RI pada Jumat 23 Februari ini akan melaksanakan peluncuran BPBJ kota Jayapura sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa nasional yang ada di Tanah Papua,“ ungkap Kepala BPBJ Kota Jayapura, Mathias B. Mano, yang di konfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (21/2/2018).
Perlu diketahui bahwa BPBJ Kota Jayapura bisa menjadi pusat unggulan nasional pengadaan barang jasa pemerintah, karena LKPP RI sedang menciptakan pilot project ULP percontohan di Indonesia
Bahkan Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM, lanjut Mathias, telah menandatangani nota kesepahaman program organisasi pengadaan dengan LKPP-RI selama 2 tahun sejak April 2016 dan akan berakhir pada April 2018.
“Tujuan dari pada program ini adalah keberlanjutan dan setelah Kota Jayapura mengikuti program ini selama 2 tahun melalui bimbingan dan pelatihan serta pemberian materi-materi maka diharapkan Kota Jayapura dapat mentransfer apa yang sudah didapatkan sebagaimana ULP lain yang ada di Indonesia,” urainya.
Dan BPBJ Kota Jayapura menjadi satu-satunya ULP percontohan LKPP di Tanah Papua dan Papua Barat yang saat ini sudah dijadikan pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
Nantinya Kepala LKPP RI akan hadir pada 23 Februari sekaligus menyampaikan kepada para kepala daerah yang hadir pada acara tersebut bahwa BPBJ Kota Jayapura adalah salah satu produk yang sudah diciptakan oleh LKPP RI.
“Jadi, semua daerah dipersilakan untuk datang belajar ke Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Jayapura atau sebaliknya juga kami diharapkan juga dapat berkunjung ke daerah lain untuk membantu setiap ULP yang ada,” sambungnya.
Dalam hal ini terkait bagaimana status kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola kinerja sehingga mordenisasi pengadaan agar betul-betul terwujud adanya.
Mathias menambahkan, Kepala Daerah harus hadir karena keberhasilan yang diraih oleh Pemkot Jayapura didasari kuatnya komitmen dari Wali Kota.
“Karena keberhasilan ULP ada di tangan seorang kepala daerah,” tambahnya.
ULP bukan saja mempunyai tugas untuk melakukan pelelangan sehingga paradigma tersebut harus di rubah karena sudah menjadi satu lembaga yang strategis tidak hanya sebatas melakukan lelang sehingga harus dimodernisasi kelembagaannya.
Juga harus didukung SDM yang mumpuni, kredibel dan berintegritas, termasuk juga tata kelola kinerja harus diatur, bagaimana standar operasional prosedurnya, harus dibuatkan kode etik tentang pengadaan hingga dilakukan perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum.
“Memang kami menginginkan agar BPBJ lain yang ada di Tanah Papua maupun Papua Barat harus sama dengan BPBJ Pemerintah Kota Jayapura. Makanya kami tetap terbuka diri untuk menjadi motor penggerak dalam modernisasi ini,” tukasnya.
(Har)
Apa komentar anda ?