JAYAPURA, Nokenlive.com – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengambil langkah tegas terhadap dugaan penagihan pajak di luar ketentuan yang dilakukan oknum petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura terhadap pelaku usaha.
Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan Ruang Publik “Torang Tanya Wali Kota Jawab” yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, seorang pelaku usaha kopi keliling menyampaikan langsung keluhannya kepada Wali Kota. Ia mengaku bersedia memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai aturan, tetapi keberatan terhadap dugaan penagihan oleh oknum petugas Bapenda yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Menanggapi pengaduan tersebut, Abisai Rollo mengaku telah memanggil Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapenda Kota Jayapura untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga meminta agar petugas yang bersangkutan mendapat tindakan tegas, termasuk pemindahan dari Bapenda.
“Ada salah satu pengusaha kopi keliling yang datang menyampaikan persoalannya. Pemilik usaha tersebut sebenarnya mampu dan bersedia membayar pajak sesuai ketentuan, tetapi ada oknum petugas Bapenda yang melakukan penagihan di luar aturan. Saya sudah memanggil Plt. Kepala Bapenda dan akan mengambil tindakan agar oknum yang bersangkutan segera dipindahkan dari Bapenda,” tegas ABR.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh jajaran Bapenda agar menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Ia meminta setiap petugas berpedoman pada peraturan yang berlaku, terutama saat melakukan pemungutan pajak secara langsung kepada pelaku usaha.
Menurutnya, pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. Karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan dan pendampingan yang baik, bukan membebani masyarakat dengan penagihan yang tidak sesuai aturan.
“Saya berharap seluruh petugas Bapenda berlaku adil ketika turun ke lapangan. Berikan pelayanan dan pendampingan yang baik kepada para pengusaha, karena mereka juga bagian dari masyarakat yang membantu pemerintah meningkatkan PAD Kota Jayapura,” ujarnya.
Mantan Ketua DPRK Kota Jayapura itu menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses pemungutan pajak berjalan sesuai aturan sehingga masyarakat, khususnya pelaku usaha, merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Kegiatan Ruang Publik “Torang Tanya Wali Kota Jawab” menjadi salah satu sarana komunikasi langsung antara Pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat. Melalui forum ini, warga dapat menyampaikan keluhan, persoalan, serta aspirasi untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Pengaduan masyarakat juga menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura.
ANAS





Apa komentar anda ?