NABIRE, nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat di tengah pertumbuhan wilayah dan pembangunan pusat pemerintahan provinsi.
Penyusunan dokumen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) I Pendahuluan RP3KP Provinsi Papua Tengah di Guest House, Nabire, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini dibuka Asisten II Setda Provinsi Papua Tengah, Tumiran, yang membacakan sambutan gubernur.
Tumiran mengatakan, sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah menghadapi dinamika pertumbuhan wilayah yang berdampak langsung terhadap kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat umum.
“Pembentukan provinsi baru membawa konsekuensi berupa percepatan pertumbuhan wilayah, arus urbanisasi, peningkatan kebutuhan hunian, serta tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru,” demikian disampaikan Tumiran saat membacakan sambutan gubernur.
Ia menjelaskan, RP3KP akan menjadi acuan kebijakan lintas sektor dalam merencanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun ke depan, sehingga pengembangan hunian tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan wilayah.
Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut harus diawali dengan pemetaan kondisi riil perumahan di delapan kabupaten, terutama menyangkut data kebutuhan rumah atau backlog, rumah tidak layak huni (RTLH), serta kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan.
“Validitas data dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat penting agar program penanganan rumah tidak layak huni dan pengentasan kawasan kumuh nantinya tepat sasaran,” ujarnya.
Tumiran juga menekankan bahwa karakteristik geografis Papua Tengah harus menjadi pertimbangan utama. Perencanaan kawasan permukiman di wilayah pesisir seperti Nabire dan Mimika memiliki tantangan berbeda dengan daerah pegunungan seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya.
Kondisi topografi, akses transportasi, ketersediaan material bangunan, serta kearifan lokal masyarakat adat perlu diperhitungkan agar konsep pembangunan perumahan tidak diseragamkan untuk seluruh wilayah.
Selain itu, pengembangan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mitigasi bencana, dan perlindungan lingkungan. Pembangunan rumah juga harus didukung akses jalan, air bersih, sanitasi listrik, serta fasilitas sosial dan ekonomi.
“Pembangunan rumah tidak boleh berdiri sendiri. Perencanaan harus memastikan ketersediaan akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas sosial dan ekonomi yang memadai,” katanya.
Melalui FGD tahap pendahuluan ini, pemerintah meminta perangkat daerah provinsi dan delapan kabupaten menyampaikan data, persoalan lapangan, serta masukan kepada tim penyusun sebagai dasar merumuskan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Papua Tengah.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)





Apa komentar anda ?