JAYAPURA, Nokenlive.com – Pemerintah Kota Jayapura mencatat realisasi keuangan mencapai 81,34 persen hingga minggu kedua November 2026 dari total anggaran daerah tahun ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menyampaikan capaian tersebut saat ditemui dalam kegiatan FGD Pengangkatan Anggota DPRK Jalur Otonomi Khusus (Otsus), Senin (16/11/2026).
Desi menjelaskan, realisasi anggaran dari sisi belanja telah mencapai 69,29 persen. Namun, angka nominal penyerapan yang disampaikan masih perlu dikonfirmasi agar sesuai dengan persentase realisasi tersebut.
Menurutnya, sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura telah mencatat serapan anggaran di atas 70 persen.
Meski demikian, ia meminta seluruh pimpinan OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar penyerapan anggaran berjalan optimal sebelum batas akhir pelaporan pada 15 Desember 2026.
“Saya berharap setiap OPD mempercepat seluruh program dan kegiatan sebelum batas pelaporan pada tanggal 15 Desember 2026,” ujarnya.
Selain anggaran daerah, Desi mengungkapkan seluruh komponen dana Otonomi Khusus (Otsus) Kota Jayapura tahun 2026 telah terealisasi 100 persen. Dana tersebut mencakup block grant 1 persen, specific grant 2,25 persen, serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Khusus DTI, Pemkot Jayapura memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp5 miliar pada 2026 sehingga total alokasinya mencapai Rp10 miliar.
Secara keseluruhan, dana Otsus Kota Jayapura tahun 2026 mencapai Rp176 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi tahun 2025 yang tercatat sekitar Rp169 miliar.
Di sisi lain, Desi mengingatkan seluruh OPD agar tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memastikan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
Ia meminta setiap OPD segera menyelesaikan dokumen administrasi, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), penyetoran pajak, pengembalian dana, serta kewajiban bendahara penerimaan untuk menyetorkan uang kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Desi juga mengingatkan agar bendahara tidak menyimpan uang tunai yang seharusnya sudah disetorkan ke RKUD.
“Saya berharap setiap OPD memperhatikan pelaporan, terutama bendahara pengeluaran, sebelum batas waktu pada 15 Desember 2026,” tegasnya.
Dengan waktu pelaporan yang semakin dekat, Pemkot Jayapura mendorong seluruh OPD mempercepat realisasi program sekaligus menuntaskan administrasi pertanggungjawaban agar pengelolaan APBD 2026 berjalan optimal.
Melviandres Pamanggori





Apa komentar anda ?