NABIRE, Nokenlive.com – Realisasi pembangunan infrastruktur fisik di Provinsi Papua Tengah hingga akhir September 2026 baru mencapai sekitar 23 persen. Rendahnya progres tersebut salah satunya dipengaruhi proses perencanaan yang dinilai belum maksimal sejak awal tahun anggaran.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Tengah, Tomi Tulak, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat serapan anggaran pembangunan infrastruktur masih rendah.
Hal itu disampaikan Tomi kepada wartawan di Nabire, Senin (5/10/2026).
“Kalau kami di PUPR ini, saya baru masuk di sini baru empat bulan, Juni belum ada proses apa pun. Ketika saya masuk mulai saya benahi pelan-pelan,” kata Tomi Tulak.
Menurutnya, saat ini pihaknya terus mempercepat sejumlah tahapan pekerjaan, terutama kegiatan yang sudah masuk dalam proses pengadaan dan pembangunan.
Tomi Tulak menyebut, setelah adanya penambahan anggaran melalui pergeseran anggaran, persentase realisasi terlihat kembali rendah karena nilai pagu yang menjadi dasar perhitungan ikut bertambah.
“Kalau ditanyakan tentang realisasi, memang kami saat ini masih minim, kalau tidak salah kemarin 23 persen. Tetapi karena adanya penambahan anggaran lagi yang masuk ke kami melalui pergeseran, turun lagi karena anggarannya naik,” ujarnya.
Meski demikian, ia optimistis progres pembangunan akan meningkat dalam satu hingga dua bulan ke depan. Sejumlah pekerjaan perumahan mulai berjalan dan beberapa kontraktor telah mengajukan pembayaran uang muka.
Sementara untuk pembangunan jalan, proses tender sejumlah paket pekerjaan juga tengah diselesaikan.
“Untuk pembangunan jalan itu pun sudah diproses. Akhir tender ini mungkin dalam minggu depan sudah banyak yang terkontrak,” jelasnya.
Menurutnya, setelah paket pekerjaan resmi berkontrak, penyerapan anggaran diharapkan mulai meningkat melalui pembayaran uang muka kepada penyedia pekerjaan.
“Ketika sudah berkontrak kami harap nanti kita bisa ada penyerapan anggaran dari uang muka yang mereka ajukan, supaya ada progres kita bisa naik,” katanya.
Kadis PUPR menjelaskan, pembangunan infrastruktur membutuhkan sejumlah tahapan sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan. Mulai dari penyusunan perencanaan, evaluasi teknis, hingga proses review dan tender.
“Karena kita ini kebanyakan infrastruktur, proses tendernya mulai dari perencanaan, setelah itu kita review lagi di Inspektorat, review di Barang dan Jasa (Barjas). Kalau itu semua sudah clear, baru proses lelang,” jelasnya.
Ia mengakui, ketika dirinya mulai bertugas di Dinas PUPR Papua Tengah, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang tahap perencanaannya belum siap.
“Kalau saya lihat, mungkin dari segi SDM perencanaannya. Ketika saya masuk itu ada satu atau dua yang ada, tetapi yang lain belum. Baru direncanakan sehingga perencanaan ini belum siap,” ungkap Tomi.
Setelah dokumen perencanaan selesai, lanjutnya, tim teknis harus melakukan evaluasi sebelum dokumen tersebut kembali diserahkan kepada Inspektorat untuk direview.
“Kita ada tim teknis untuk evaluasi hasil perencanaannya, baru kita serahkan ke Inspektorat untuk direview lagi. Jadi mungkin dari aspek perencanaannya lambat,” katanya.
Untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, Tomi menyebut sejumlah ruas jalan menjadi prioritas pemerintah daerah. Namun, sebagian paket masih berada dalam proses lelang.
Salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Danau Tigi yang sebelumnya mengalami gagal lelang sehingga harus kembali diproses.
“Seperti Jalan Lingkar Danau Tigi gagal lelang, sekarang dalam proses lelang ulang. Mudah-mudahan ini semua dalam waktu dua minggu ke depan selesai sehingga pasti progresnya akan naik,” ujarnya.
Tomi Tulak berharap proses pengadaan sejumlah paket jalan dapat segera dituntaskan sehingga pekerjaan fisik bisa dimulai dan berdampak terhadap peningkatan realisasi anggaran.
Selain pembangunan jalan dan perumahan, salah satu pekerjaan dengan nilai anggaran besar adalah pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari tiga tower.
Ia mengatakan, pekerjaan tersebut kini telah memasuki sekitar minggu ke-38 dan menjadi salah satu program prioritas yang terus didorong penyelesaiannya.
“Yang menjadi anggaran terbesar ada pada pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah yaitu tiga tower. Sekarang posisinya di minggu ke-38,” katanya.
Ia mengakui kondisi fisik pekerjaan masih membutuhkan percepatan. Namun, berdasarkan komunikasi dengan pihak pelaksana, pekerjaan tersebut masih ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini.
“Kita selalu mendorong agar pelaksanaan ini bisa selesai. Memang kalau kita lihat kondisi fisik saat ini agak susah, tapi mereka tetap yakin akan diselesaikan,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, menurutnya, pihak pelaksana telah menambah tenaga kerja, peralatan, serta material yang dibutuhkan di lokasi.
Jika target penyelesaian pada 2026 tidak tercapai, pekerjaan tersebut dipastikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Menghadapi pelaksanaan program tahun depan, Tomi mengatakan Dinas PUPR akan berupaya memperbaiki pola perencanaan agar tidak terjadi keterlambatan ketika memasuki tahun anggaran.
“Kalau memang perencanaannya satu dengan yang dianggarkan bersamaan di tahun anggaran yang sama, kita upayakan supaya perencanaan ini dulu yang dijalankan,” katanya.
Menurutnya, dengan perencanaan yang disiapkan lebih awal, proses validasi data dan pengecekan lapangan dapat dilakukan sebelum pekerjaan masuk ke tahap pelaksanaan.
“Setelah itu satu atau dua bulan, kalau memang data-datanya valid, mereka turun lapangan. Saya lama tidak terlalu lama,” pungkasnya.
(Tim/Redaksi)
Apa komentar anda ?