NABIRE, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pembentukan PT Mepa Holding Grup (PT MEPA) merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi dan mendorong kemandirian daerah.
Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah unggahan yang mengaitkan PT MEPA dengan rencana kerja sama PT MIND ID dalam pengelolaan Blok Wabu. Narasi tersebut bahkan menyeret nama Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan James Boray melalui diksi “main rapi” yang dinilai menggiring opini tanpa disertai fakta dan bukti yang jelas.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, meminta masyarakat menyikapi informasi tersebut secara proporsional dan tidak menjadikan spekulasi sebagai dasar penilaian terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan, publik perlu membedakan proses pembentukan BUMD, penjajakan peluang investasi, serta keputusan resmi negara terkait pengelolaan wilayah pertambangan. Ketiga hal tersebut merupakan proses berbeda dan tidak dapat disimpulkan sebagai satu kesepakatan bisnis.
Jubir Eman You menjelaskan proses pembentukan PT Mepa Holding Grup telah berjalan melalui tahapan administrasi dan hukum sejak 2025. Dokumen yang tercatat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov Papua Tengah menunjukkan Gubernur menetapkan dua keputusan pada 23 April 2025.
Pertama, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/96 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Pendirian BUMD PT Mepa Holding Grup.
Kedua, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Penyertaan Modal pada PT Mepa Holding Grup.
Kedua keputusan tersebut menjadi landasan awal proses penataan kelembagaan dan penyusunan regulasi pendirian perusahaan daerah. Pemprov menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari proses pemerintahan yang berjalan melalui mekanisme administrasi dan regulasi.
Eman bilang Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mendorong pembentukan PT MEPA sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta membuka peluang pengelolaan potensi daerah secara lebih terarah.
Melalui BUMD tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kelembagaan yang mampu mengembangkan potensi ekonomi, membangun kemitraan investasi, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembentukan PT MEPA bukan untuk melayani kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi Papua Tengah” Tegas Jubir Gubernur Papua Tengah dalam rilis yang di terima media ini
Selain itu, Kata Jubir, Pemprov Papua Tengah juga menyoroti narasi yang menghubungkan PT MEPA, PT MIND ID dan Blok Wabu seolah-olah telah menjadi satu paket kesepakatan bisnis. Pemerintah menilai masyarakat perlu memahami bahwa pembentukan perusahaan daerah tidak secara otomatis memberikan hak pengelolaan wilayah pertambangan kepada BUMD.
“Penjajakan kerja sama tidak sama dengan kontrak, pembicaraan investasi bukan penetapan pengelola tambang, dan pembentukan holding BUMD tidak serta-merta memberikan kewenangan mengelola wilayah pertambangan.
Setiap aktivitas pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk mekanisme perizinan dan kewenangan pemerintah sesuai regulasi yang berlaku,” Bebernya
Pemprov Papua Tengah tetap terbuka terhadap kritik, masukan dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pembentukan PT MEPA. Namun, pemerintah berharap kritik disampaikan berdasarkan data, dokumen resmi serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah menilai tuduhan yang tidak disertai bukti berpotensi mengaburkan substansi kebijakan dan menghambat diskusi publik yang konstruktif mengenai pengembangan ekonomi daerah.
“Pemprov membutuhkan dukungan gagasan, pengawasan yang sehat dan kerja nyata untuk membangun kemandirian ekonomi serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi Masyarakat,” Ujarnya
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, menegaskan PT MEPA diarahkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah dan diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Tengah.
Rilis JUBIR





Apa komentar anda ?