JAYAPURA, nokenlive.com — Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., mengungkapkan bahwa keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Nahor Nekwek usai penutupan Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kota Jayapura, Rabu (30/9/2026).
Nahor membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Yalimo mendapat sorotan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait realisasi anggaran daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari struktur pendapatan Yalimo yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Keterlambatan penyaluran dana dari pusat pun berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Betul, Pemda Yalimo mendapat sorotan. Salah satunya karena PAD kita masih bergantung pada penyetoran atau dana yang dikirim dari pemerintah pusat ke daerah,” kata Nahor.
Ia juga menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi pada realisasi dana Otonomi Khusus (Otsus). Menurut Nahor, penyaluran dana Otsus memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga keterlambatan di salah satu kabupaten dapat berdampak pada proses di tingkat provinsi.
“Realisasi dari pusat ke daerah, khususnya dana Otsus, terlambat. Memang ada beberapa persyaratan. Kalau satu kabupaten lambat, satu provinsi juga selalu kena persoalan,” ujarnya.
Selain dana Otsus, Nahor menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga belum terealisasi secara optimal hingga saat ini.
“Dana DAU atau dana DAK juga lambat masuk sampai dengan hari ini. Jadi, realisasi memang lambat akibat itu,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Nahor menilai keterlambatan realisasi APBD tidak semata-mata disebabkan oleh pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kelancaran penyaluran dana dari pemerintah pusat agar program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana.
“Oleh karena itu, ini bukan lagi persoalan di daerah. Saya melihat persoalannya adalah pengiriman uang dari pusat ke daerah yang terlambat,” tegasnya.
Ia berharap persoalan penyaluran dana tersebut dapat segera teratasi sehingga pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi APBD dan memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Yalimo. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?