ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Advertise
  • Syarat dan Ketentuan
  • Contact
  • Ketentuan Penggunaan
Kamis, November 19, 2026
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal

Home » Pemprov Gandeng KPK dan BPKP Kawal Pengelolaan Anggaran di Papua Tengah

Pemprov Gandeng KPK dan BPKP Kawal Pengelolaan Anggaran di Papua Tengah

Oleh : Nokenlive
2 Oktober 2026
Di Papua Tengah
0
Pemprov Gandeng KPK dan BPKP Kawal Pengelolaan Anggaran di Papua Tengah

Keterangan: Sesi Jumpa Pers setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran (Pokir, Hibah dan Bansos) serta Pengadaan Barang dan Jasa melalui program Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS), yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). /Foto: LISA

NABIRE, Nokenlive.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pengawasan tata kelola anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Tiga sektor utama yang menjadi perhatian dalam upaya mencegah potensi korupsi adalah Perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial (bansos).

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran (Pokir, Hibah dan Bansos) serta Pengadaan Barang dan Jasa melalui program Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS), yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026).

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk mengevaluasi kekurangan dan memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

“Puji Tuhan karena kita provinsi baru dan diberikan kesempatan untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, apa yang perlu diperbaiki. Hari ini saya bersyukur karena ini menjadi kesempatan bagi kita untuk maju terus ke depan,” kata Meki Nawipa.

Ia menyebutkan, pendampingan dan arahan KPK sangat penting untuk membantu pemerintah daerah mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan sejak awal.

Kata Gubernur MEPA, kerja sama dengan KPK dan lembaga pengawasan lainnya diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan Papua Tengah yang lebih baik, transparan, dan berintegritas, selama masa kepemimpinannya

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Maruli Tua mengatakan, penguatan tata kelola menjadi perhatian penting karena Papua Tengah masih berada dalam periode awal pemerintahan. Karena itu, fondasi penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun secara serius, cermat, dan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, tiga sektor yang menjadi fokus pembahasan merupakan bagian dari tujuh area intervensi MCSP yang memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat.

“Kami menekankan bagaimana fondasi dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin dan secermat mungkin. Gubernur dan jajaran serta DPRP harus betul-betul cermat membaca dan memahami regulasi supaya tidak salah langkah dalam merencanakan pembangunan dan menganggarkan,” ujar Maruli.

Menurutnya, pembahasan dalam rakor juga menyoroti mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRP, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan hibah. Ketiga sektor tersebut perlu mendapat perhatian untuk memitigasi risiko yang berpotensi berdampak terhadap eksekutif maupun legislatif.

Maruli menambahkan, hasil kesepakatan dalam rakor akan menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi setiap bulan. Pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah akan melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada KPK secara berkala.

Dalam proses tersebut, BPKP akan membantu memperkuat pengendalian internal dan mendampingi pembenahan tata kelola pemerintahan.

Maruli juga mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, Papua Tengah masih berada dalam kategori rentan korupsi.

Ia menjelaskan, indikator yang digunakan membagi skor menjadi tiga kategori, yakni 0–72,99 masuk kategori rentan korupsi, 73–77,9 kategori waspada, dan di atas 78 kategori terjaga.

“Kita bukan mengejar angka, tetapi ini menjadi tolok ukur. Kita harapkan pembenahan tata kelola ini ketika dilakukan survei tahun depan, Papua Tengah bisa mengalami peningkatan dan tidak lagi berkutat di area rentan korupsi,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah Catur Budi Wibowo menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan Pemprov Papua Tengah dan KPK dalam mengawal pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan melalui rakor.

Catur mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan proses pembenahan tata kelola berjalan lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan.

“BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah siap berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi serta KPK untuk membantu pengawalan dan penguatan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di wilayah Papua Tengah,” ujarnya.

Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, Pemprov Papua Tengah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Lisa/Redaksi)

Tags: Anggaran 2026BPKPGubernur Papua TengahKPKMeki NawipaPapua TengahPemprov Papua Tengah
BagikanTweetKirimBagikan
Berita Sebelumnya

DPRK Jayawijaya Selesaikan Pembahasan APBD Perubahan 2026, Soroti Ketepatan Waktu KUA-PPAS

Berita Selanjutnya

Realisasi Anggaran Pemprov Papua Tengah Baru capai 41,37 Persen, Bapperida Ungkap Kendalanya

Berita Terkait

Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah Kembali Raih Penghargaan Kemendagri, Terima 20 Motor

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Papua Tengah Baru 17,92 Persen, Ratusan Ribu Pekerja Rentan Belum Terjangkau
Papua Tengah

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Papua Tengah Baru 17,92 Persen, Ratusan Ribu Pekerja Rentan Belum Terjangkau

Pemprov Papua Tengah Dorong Perlindungan Pekerja Rentan
Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah Dorong Perlindungan Pekerja Rentan

Pemprov Papua Tengah Buka Akses Beasiswa ke Empat Negara, Siswa Bisa Kuliah Gratis
Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah Buka Akses Beasiswa ke Empat Negara, Siswa Bisa Kuliah Gratis

Berita Lainnya

Apa komentar anda ?

  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Advertise
  • Syarat dan Ketentuan
  • Contact
  • Ketentuan Penggunaan

© 2018 Nokenlive - Berita Terkini Seputar Papua

Selamat datang kembali

Masuk dengan akun anda

Lupa kata sandi?

Ambil kata sandi Anda

Silakan masukkan nama pengguna atau alamat email untuk mereset kata sandi

Masuk

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Politik dan Pemerintahan
  • Ekonomi & Bisnis
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Daerah
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal

© 2018 Nokenlive - Berita Terkini Seputar Papua