JAYAPURA, nokenlive.com— Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempertegas komitmennya untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat di delapan kabupaten, sekaligus menyiapkan penguatan infrastruktur distribusi untuk menjawab tantangan geografis dan kebutuhan BBM di wilayah pegunungan.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) John Tabo, S.E., M.B.A., melalui Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., saat ditemui di kediaman Wakil Gubernur Papua Pegunungan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (30/8/2026).
Menurut Ones, persoalan distribusi BBM di Papua Pegunungan tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis wilayah yang memiliki medan sulit dan keterbatasan akses transportasi. Karena itu, pemerintah bersama Pertamina dan pemerintah kabupaten terus mencari berbagai solusi agar pelayanan BBM tetap berjalan.
Ia menyebut Kabupaten Yahukimo dan Nduga menjadi contoh wilayah yang membutuhkan pola distribusi khusus karena tantangan akses transportasi yang berbeda dengan wilayah lainnya.
Untuk Yahukimo, distribusi BBM sempat menghadapi hambatan akibat kondisi jalur laut dan sungai di wilayah Suator. Namun, pemerintah daerah bersama pihak terkait tetap berupaya memastikan pasokan dapat diterima masyarakat dengan menggunakan kapal kayu, longboat, maupun ketinting sesuai kapasitas yang tersedia.
“Kondisi geografis bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan masyarakat mengalami kesulitan. Kami bersama Pertamina dan pemerintah kabupaten akan terus mencari solusi agar pelayanan BBM tetap berjalan, termasuk melalui jalur transportasi yang memungkinkan sesuai kondisi masing-masing daerah,” kata Ones.
Sementara untuk Kabupaten Nduga, mobilisasi BBM dilakukan dari Timika melalui jalur udara. Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat dalam beberapa penerbangan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat dilayani.
Menurut Ones, kerja sama antara pemerintah daerah, Kementerian ESDM, Pertamina Papua dan Maluku, serta pihak-pihak terkait telah membantu memperlancar distribusi BBM ke wilayah yang memiliki tantangan akses tersebut.
Ia menilai koordinasi dan respons cepat dari pihak terkait sangat diperlukan agar gangguan distribusi tidak berkembang menjadi kelangkaan yang berdampak terhadap masyarakat.
Selain menjaga distribusi yang berjalan saat ini, Pemprov Papua Pegunungan juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mendorong pembangunan depot BBM di sejumlah wilayah strategis.
Wamena menjadi salah satu lokasi yang dinilai penting karena merupakan pusat aktivitas dan hub transportasi bagi delapan kabupaten di Papua Pegunungan. Selain Wamena, pemerintah juga menargetkan pembangunan depot di wilayah Yahukimo dan Nduga.
“Kami mempunyai target membangun depot di Wamena, kemudian satu lagi di Yahukimo dan satu lagi di Nduga. Depot-depot ini nantinya akan sangat membantu memperkuat pelayanan dan distribusi BBM kepada masyarakat di Papua Pegunungan,” ungkap Ones.
Pembangunan depot tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jalur pengiriman yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan kondisi cuaca.
Di sisi lain, Pemprov Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten juga akan terus memantau kebutuhan BBM masyarakat. Apabila kebutuhan meningkat dan kuota yang tersedia belum mencukupi, pemerintah akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk membahas kemungkinan penambahan kuota.
“Kalau kebutuhan masyarakat memang tinggi dan kuota yang tersedia belum mencukupi, kami bersama Pertamina akan membicarakan kemungkinan penambahan kuota. Pemerintah akan terus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan,” jelas Ones.
Ia menegaskan bahwa penguatan distribusi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga roda perekonomian masyarakat Papua Pegunungan.
Pasalnya, BBM tidak hanya dibutuhkan kendaraan roda dua dan roda empat, tetapi juga mendukung mobilitas barang, perdagangan, pelayanan pemerintahan, serta berbagai aktivitas masyarakat di delapan kabupaten.
Karena itu, Ones meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi BBM untuk bekerja sama dan memastikan pelayanan berjalan secara terbuka dan merata.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan BBM secara adil, terbuka, dan sesuai harga yang telah ditetapkan. Tantangan geografis harus kita jawab dengan kerja sama dan sistem distribusi yang semakin kuat,” tegasnya.
Menurut Ones, pemerintah provinsi bersama delapan pemerintah kabupaten akan terus mengawal persoalan BBM hingga kondisi distribusi benar-benar stabil.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat, Pertamina, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat pelayanan BBM sehingga masyarakat Papua Pegunungan tidak lagi menghadapi kesulitan akibat gangguan distribusi.
“Kami bersyukur atas kerja sama semua pihak. Ini menjadi komitmen bersama agar pelayanan BBM di Papua Pegunungan semakin baik dan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari kelangkaan maupun gangguan distribusi,” pungkasnya. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?