NABIRE, nokenlive.com – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang akrab disapa Gubernur MEPA mengakui Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB) masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, hingga penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Meki Nawipa saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah, di Ruang Rapat Utama DPR Papua Tengah, Nabire, Jumat (31/7/2026).
Menurut Gubernur MEPA, berbagai tantangan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyusun kebijakan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di delapan kabupaten.
“Sebagai provinsi otonom baru, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, hingga penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan,” katanya.
Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua Tengah, terutama dalam membuka akses bagi daerah-daerah yang masih terisolasi.
Menurut dia, setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, memperkuat ekonomi lokal, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
Ia mengatakan, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan yang menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman dan pegunungan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong sinergi dengan DPR Papua Tengah, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah.
Gubernur MEPA berharap, semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya mewujudkan Papua Tengah yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagaimana menjadi visi pembangunan daerah.
(Agustina Estevani Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?