Nabire, Nokenlive.com – Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa resmi meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (1/7/2026), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta manajemen Bank Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa penerapan SP2D Online dan KKPD merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) berbasis SP2D Online dan KKPD, kami membangun sistem pemerintahan yang semakin modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga semua organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memahami ini,” jelas Meki.
Menurutnya, keberhasilan implementasi kedua inovasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga bergantung pada komitmen, disiplin, dan kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah.
“Juga tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, penguatan pengendalian internal, serta pencegahan kesalahan, maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.
Gubernur MEPA juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendukung implementasi sistem tersebut.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, dan BPPKAD, serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program ini,” kata MEPA.
Peluncuran SP2D Online dan KKPD ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga proses pengelolaan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, efisien, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Utama Bank Papua, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang mengikuti acara secara daring, Direktur Kepatuhan Bank Papua, Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Papua, Pemimpin KCU Nabire Bank Papua, Tim Dukungan Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Tim Teknis Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?