WAMENA, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi bersama delapan kabupaten untuk membahas stabilitas harga kebutuhan pokok, di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kamis (30/4/2026).
Rapat yang dipimpin Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Pegunungan, Melianus Kambu, ini turut dihadiri Staf Ahli Gubernur, Asisten II Kabupaten Jayawijaya Lekius Yikwa, serta perwakilan Disperindag dari seluruh kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
Forum tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyatukan kebijakan menghadapi persoalan distribusi barang, lonjakan harga, hingga penguatan tata kelola perdagangan di wilayah pegunungan.
Dalam sambutannya, Melianus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Disperindag memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mulai dari memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, hingga pengawasan harga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Papua Pegunungan yang masih bergantung pada transportasi udara membuat biaya logistik sangat dipengaruhi oleh harga avtur. Kenaikan harga bahan bakar pesawat tersebut berdampak langsung pada mahalnya harga kebutuhan pokok di daerah.
“Transportasi udara masih menjadi tulang punggung distribusi. Ketika harga avtur naik, otomatis biaya logistik meningkat dan berimbas pada harga barang di masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah mendorong upaya bersama guna menekan biaya distribusi, termasuk mencari jalur alternatif serta meningkatkan efisiensi distribusi antarwilayah.
Selain itu, Pemprov Papua Pegunungan juga akan memperkuat sistem pemantauan harga dan pasokan pangan secara terintegrasi di seluruh kabupaten. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi gejolak harga dan mencegah kelangkaan barang.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan pendataan gudang distributor dan subdistributor guna memastikan rantai distribusi berjalan transparan dan mencegah praktik penimbunan.
Melianus menekankan pentingnya dukungan data dari masing-masing kabupaten sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Data yang valid menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur yang mewakili pemerintah provinsi menilai sinergi antar daerah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga di Papua Pegunungan.
“Kenaikan harga avtur memang menjadi salah satu penyebab utama mahalnya harga barang. Karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mencari solusi,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu melahirkan langkah konkret dalam menjaga kestabilan harga, memperlancar distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan.
(Tundemin/Redaksi)
Apa komentar anda ?