WAMENA, Noken.com – Fraksi Partai NasDem DPR Papua Pegunungan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Kritik tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPR Papua Pegunungan, Takinus Yikwa, usai penutupan rapat paripurna di Grand Baliem Hotel Wamena, Kamis (30/4/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem tetap mengapresiasi penyampaian laporan pemerintah daerah. Namun, capaian administratif dinilai belum mencerminkan kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kepatuhan administrasi patut diapresiasi, tetapi belum tentu mencerminkan kualitas pembangunan di lapangan,” tegas Takinus.
Fraksi NasDem menyoroti lemahnya perencanaan pembangunan daerah yang terlihat dari ketidaksesuaian antara program dan realisasi anggaran. Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program.
“Masih ada inkonsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran,” ujarnya.
Selain itu, berbagai program pemerintah dinilai belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, serta keterisolasian wilayah menunjukkan pembangunan belum merata.
“Banyak program terlihat berhasil di atas kertas, tetapi belum dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
NasDem juga menyoroti mutu proyek yang dinilai belum memenuhi standar. Sejumlah pekerjaan bahkan disebut cepat mengalami kerusakan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Fraksi NasDem turut meminta transparansi pengelolaan keuangan daerah diperkuat guna menjaga kepercayaan publik.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Menurut NasDem, masyarakat masih belum mendapatkan layanan dasar yang layak.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan masih jauh dari harapan,” kata Takinus.
Dua OPD strategis, yakni Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, turut menjadi sorotan. Realisasi anggaran keduanya dinilai belum optimal, dengan sisa anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Hal tersebut dinilai berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Fraksi NasDem mendorong pemerintah segera membenahi perencanaan berbasis data serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal.
Selain itu, kondisi Kota Wamena yang masih minim penerangan jalan juga menjadi perhatian.
“Kami minta pemerintah segera menganggarkan lampu jalan dan CCTV di titik strategis untuk meningkatkan keamanan,” tegasnya.
Kritik Fraksi NasDem ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
(Tundemin/Redaksi)
Apa komentar anda ?