JAYAPURA, Nokenlive.com – Wacana majunya Gubernur Papua, Matius Fakhiri, sebagai calon Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Papua memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat posisi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus pembina seluruh cabang olahraga di wilayahnya.
Perbincangan ini mencuat setelah beredarnya flyer di media sosial yang menyebutkan bahwa orang nomor satu di Papua itu akan ikut dalam bursa pencalonan Ketua PSSI Papua. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, respons publik mulai bermunculan, termasuk dari tokoh muda Papua, Gifli Bunei, yang secara terbuka menyampaikan kritik.
Gifli menegaskan bahwa pihaknya tetap menghargai hak pribadi setiap warga negara, termasuk gubernur, untuk berpartisipasi dalam organisasi olahraga. Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan gubernur memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas dan strategis.
“Gubernur memiliki posisi krusial sebagai pembina seluruh cabang olahraga. Ketika posisi itu dirangkap dengan jabatan Ketua PSSI, ada potensi konflik kepentingan yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Menurutnya, potensi konflik tersebut terutama berkaitan dengan kewenangan dalam pengambilan kebijakan, termasuk alokasi anggaran daerah untuk pembinaan olahraga. Ia khawatir, jika kedua peran tersebut dipegang oleh satu orang, maka independensi organisasi olahraga dapat terganggu.
Selain itu, Gifli juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme dalam pengelolaan sepak bola di Papua. Ia menilai bahwa organisasi sebesar PSSI membutuhkan figur yang benar-benar fokus dan berasal dari kalangan profesional di bidang olahraga, bukan dari jabatan politik.
“Sepak bola Papua butuh pembinaan yang serius dan berkelanjutan. Kalau dipimpin oleh figur yang juga memiliki beban politik dan pemerintahan, dikhawatirkan arah pembinaan menjadi tidak maksimal dan cenderung politis,” tambahnya.
Kritik ini juga mencerminkan kekhawatiran lebih luas di masyarakat tentang tumpang tindih peran antara kekuasaan politik dan organisasi olahraga. Dalam banyak kasus, rangkap jabatan seringkali menimbulkan persoalan tata kelola, transparansi, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Desakan agar gubernur mengurungkan niatnya bukan semata bentuk penolakan, melainkan upaya menjaga integritas dan profesionalisme sepak bola di Papua. Ke depan, masyarakat berharap proses pemilihan Ketua PSSI Papua dapat berjalan transparan, demokratis, dan menghadirkan figur yang benar-benar mampu membawa sepak bola Papua ke arah yang lebih baik tanpa bayang-bayang kepentingan politik.
(Redaksi)
Apa komentar anda ?