Wamena, Nokenlive.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dinilai belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas legislatif dan Majelis Rakyat Papua (MRP), khususnya terkait kegiatan kunjungan kerja tahun 2026.
Sekretaris Komisi III DPR Papua Pegunungan, Takinus Yikwa, menegaskan bahwa kunjungan kerja merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan sekaligus upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di berbagai wilayah.
Namun, menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut masih kerap terkendala minimnya dukungan dari pemerintah provinsi, baik dalam hal koordinasi, penyediaan data, maupun dukungan administratif di lapangan.
“Kunjungan kerja bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi sarana utama bagi DPR dan MRP untuk menjaring aspirasi masyarakat. Jika tidak didukung secara optimal, maka fungsi representasi rakyat tidak akan berjalan efektif,” ujarnya.
DPR menilai Pemprov Papua Pegunungan perlu lebih responsif, produktif, dan proaktif dalam memfasilitasi kebutuhan kelembagaan DPR dan MRP. Hal ini dinilai penting agar hasil kunjungan kerja benar-benar berdampak pada perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Apalagi, saat ini pelaksanaan program pembangunan telah memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026, sehingga sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi sangat krusial.
“untuk kegiatan kunjungan kerja ini harus sudah bulan 3 namun sudah memasuk ke bulan 4 karena kurangnya dukungan” bebernya
Selain itu, Legislator Papua pegunungan ini meminta keuangan provinsi papua pegunungan perlu adanya transparansi terkait situasi saat ini.
Lebih lanjut, DPR berharap adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama yang lebih baik ke depan, agar seluruh agenda pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPR juga mempertanyakan sikap pimpinan DPR Papua Pegunungan yang dinilai belum memberikan respons tegas terhadap persoalan tersebut.
“Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan untuk melakukan intervensi demi memastikan program pemerintah berjalan dan aspirasi masyarakat terserap dengan baik,” tegasnya.
DPR menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran eksekutif yang dinilai belum bekerja maksimal.
Dengan adanya evaluasi dan peningkatan sinergi, DPR berharap pelayanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.
(Red)
Apa komentar anda ?