WAMENA, NOKENLIVE.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya menemukan indikasi praktik tidak sehat dalam antrean pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Wamena. Temuan tersebut terungkap saat Komisi B melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan ke Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Lasminingsih Wamena, Jumat (13/3/2026).
Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas keresahan masyarakat terkait distribusi BBM yang sempat viral di media sosial melalui sejumlah video beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Yosep Lokobal didampingi Wakil Ketua Yunus Kenelak, Sekretaris Tadius Mabel, serta dua anggota lainnya. Mereka melakukan pemantauan langsung sekaligus berkoordinasi dengan pihak pimpinan APMS terkait kondisi distribusi BBM di lapangan.
Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya, Yosep Lokobal, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pantauan serta koordinasi dengan pihak APMS, ditemukan adanya praktik antrean yang tidak sehat, terutama pada pengisian BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
Ia menyoroti fenomena di mana orang yang sama terlihat mengantre setiap hari untuk mengisi BBM, namun menggunakan kendaraan yang berbeda-beda.
“Temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa yang mengantre dari hari ke hari sebenarnya adalah orang yang sama. Namun mereka menggunakan kendaraan yang berbeda-beda untuk mengisi BBM berkali-kali,” ujar Yosep.
Menurut Yosep, kondisi tersebut terjadi karena sistem pengawasan untuk BBM jenis Pertalite dan Pertamax belum seketat penyaluran Solar. Saat ini, sistem kupon baru diterapkan untuk distribusi Solar sehingga penyalurannya dinilai lebih tertib dan relatif dapat terlayani dengan baik.
“Untuk Solar sudah menggunakan sistem kupon sehingga lebih tertib. Namun untuk Pertalite dan Pertamax belum diterapkan sistem seperti itu, sehingga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pengisian berulang atau bahkan penimbunan,” jelasnya.
Dari hasil pengawasan di lapangan, Komisi B DPRK Jayawijaya mencatat sejumlah poin penting. Di antaranya adalah identifikasi adanya pelaku yang masuk ke area APMS berkali-kali dalam sehari dengan menggunakan kendaraan yang berbeda.
Selain itu, pihak DPRK juga memperoleh informasi bahwa stok BBM sebenarnya tersedia cukup dari pihak Pertamina. Stok tersebut meliputi Pertalite, Pertamax, Solar, Minyak Tanah, hingga LPG.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi upaya klarifikasi terhadap isu penimbunan BBM yang sempat viral di media sosial beberapa minggu terakhir.
Sebagai langkah solusi, Komisi B DPRK Jayawijaya mendorong adanya penertiban sistem distribusi yang lebih ketat dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau kendaraan yang melakukan pengisian BBM.
“Ini menjadi catatan bagi kami agar segera ada penertiban. Kami melihat perlu adanya penerapan sistem barcode. Dengan sistem itu, akan ketahuan jika satu mobil sudah mengisi BBM, sehingga tidak bisa melakukan pengisian untuk kedua kalinya di hari yang sama,” tegas Yosep.
DPRK Jayawijaya berharap dengan adanya sistem pengawasan yang lebih modern dan tertib, distribusi BBM di Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan lebih baik, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(Tundemin – Redaksi MR)
Apa komentar anda ?