JAYAPURA, NOKENLIVE.com- Sebanyak tujuh perguruan tinggi di Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang tergabung dalam Kelompok 26 Jayapura terus memperkuat sistem penjaminan mutu akademik melalui program hibah pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Ditjen Belmawa Kemendikbudristek.
Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan Lokakarya Teknis Penyusunan Rangkuman Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang digelar di Hotel Home Tanah Hitam, Kota Jayapura, Jumat (31/10/2025).
Adapun tujuh perguruan tinggi yang tergabung dalam Kelompok 26 Jayapura yaitu:
1. Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP),
2. Institut Swadiri Jayapura,
3. Universitas Sepuluh November Papua,
4. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Izaak Samuel Kijne,
5. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Silas Papare,
6. Universitas Internasional Papua, dan
7. Institut Teknologi dan Bisnis UTBKP Jayapura.
Ketua Panitia sekaligus Direktur Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ottow Geissler Papua, Reni Koibur, S.Si., M.Cs., menjelaskan kegiatan ini merupakan tahapan keempat sekaligus penutup dari rangkaian program hibah penguatan SPMI bagi Kelompok 26 Jayapura.
“Kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari tiga kegiatan sebelumnya. Kami fokus menyusun Rencana Tindak Lanjut dari hasil audit internal yang telah dilakukan. Hampir semua peserta pelatihan auditor internal lulus, dan kini setiap kampus memiliki minimal lima auditor sendiri,” ujar Reni kepada Tribun Papua.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi langkah maju bagi kampus-kampus di Jayapura dalam memperkuat sistem penjaminan mutu.
“Ini luar biasa, karena sebelumnya banyak kampus belum memiliki auditor sendiri. Kini mereka sudah mandiri dalam hal audit internal. Ini sangat membantu peningkatan mutu kampus masing-masing,” tambahnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta dari tujuh perguruan tinggi dan mendapat dukungan pendanaan dari Direktorat Jenderal Belmawa Kemendikbudristek.
Reni berharap, setelah rangkaian kegiatan selesai, mutu akademik kampus di Jayapura dapat meningkat secara signifikan.
“Sebagian besar program studi di kelompok kami sudah berakreditasi ‘Baik’. Ke depan kami menargetkan peningkatan ke level ‘Unggul’. Apalagi sesuai regulasi baru, akreditasi kini hanya dibagi menjadi dua kategori: terakreditasi dan tidak terakreditasi,” jelasnya.
Ia juga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dalam memperkuat keberadaan perguruan tinggi swasta di Papua, terutama dari sisi pendanaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pendanaan maupun penguatan SDM. Ini penting agar kampus swasta di Papua bisa terus berkembang dan berkontribusi untuk pembangunan pendidikan tinggi di Tanah Papua,” tutupnya (Hubertus Gobai/Redaksi NL)
ADVERTISEMENT
Apa komentar anda ?