KPK Datangi Kantor DPR Kota Jayapura, Bahas Pemberantasan Korupsi dan Tata Kelola Pemkot

JAYAPURA,NOKENLIVE.com- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Papua. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Jayapura, Kamis (10/7/2025).

Ketua DPRD Kota Jayapura, Theos Revelino Beniqno Ajomi memberi apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi rombongan dari KPK yang telah berkunjung dan memberikan arahan dalam kegiatan rapat kordinasi pemberantasan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah di kota pada DPRD Kota Jayapura.

“Semoga kerja sama serta kolaborasi yang baik ini terus terjalin ke depan, guna mengawal dan mengawasi tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik lagi, lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang nantinya mengarah pada tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Waket II DPR Kota Jayapura, Imam Khoiri mengatakan, kegiatan yang sangat baik dan sebuah langkah maju bagi DPRD Kota Jayapura untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak KPK dalam rangka melakukan pencegahan korupsi di pemda, khususnya di tengah lembaga dewan.

“Untuk memberantas korupsi butuh kolaborasi dan sinergitas serta sinkronisasi dari semua pihak mulai dari eksekutif, legeslatif juga yudikatif. Selain itu, dari seluruh pihak, termasuk masyarakat umumnya, “ jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasatgas V.2 Direktorat Kordinasi dan Supervisi (Dit.Korsup) KPK, Nurul Icksan Alhuda menyebutkan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas antara pihak DPRD Kota Jayapura dengan pihak KPK dalam rangka pencegahan korupsi untuk tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik kedepan.

Nurul menambahkan, dalam kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik dari para anggota dewan yang terhormat, meskipun belum semua hadir.

“Saya berharap kedepan perlu ada perbaikan dalam tata kelola pemerintah daerah, agar tidak terjadi penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi di wilayah Kota Jayapura,” harapnya. (Melviandres Pamanggori/Fredik)