Jayapura, Nokenlive.Com – Walikota Jayapura dan Wakil Walikota Jayapura, menghadiri kegiatan musyawara perencanaan pembangunan(Musrenbang) khusus Otsus Tahun 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Kelurahan Gurabesi, Jayapura Utara pada senin, (24/3/25).
Turut hadir juga Perwakilan Bapeda Provinsi Papua, Waket I DPR Kota Jayapura, Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura dan anggotanya serta Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura juga Pimpinan SKPD di Pemkot Jayapura.
Kepada wartawan usai, membuka kegiatan Musrenbang Otsus Tahun 2025 Tingkat Kota Jayapura, Abisai Rollo, SH,MH menyebutkan semoga hasil dari musyawara perencanaan pembangunan khusus otsus ini, dapat bermanfaat dan berguna bagi orang asli papua khususnya orang Port Numbay di Kota Jayapura.
Sambung Walikota Jayapura, terutama masyarakat adat yang berada di kampung-kampung di wilayah kota jayapura khususnya di 10 Kampung Adat serta 4 Kampung Admistratif.
Lanjutnya, Mantan Ketua DPRD Kota Jayapura ini, program dan kegiatan yang dibiayai dari otsus sesuai perencanaannya dengan melihat potensi di tiap kampung di kota jayapura, sehingga penyerapan dana otsus kepada masyarakat bisa tepat sasaran dan tepat guna serta bisa di rasakan masyarakat itu sendiri, khusus orang asli port numbay nantinya, “ Ungkapnya.
“ Kalau masyarakat port numbay sudah sejahtera pasti pembangunan berjalan dengan lancar dan aman, tanpa adanya kegiatan demo dan pemalangan, sehingga penting sekali musrenbang otsus yang dibahas untuk mengakomodir dan menampung saran usul masukan masyarakat asli papua, terutama orang port numbay di kota jayapura, “ Cetusnya.
Sementara itu, Djoni Naa Ka Bapeda Kota Jayapura, mengatakan kegiatan ini berlangsung kurang lebih dua hari yaitu dari tanggal 24-25 Maret 2025, dan narasumber kegiatan Musrenbang Otsus Tingkat Kota Jayapura Tahun 2025 berasal dari Baperinda Provinsi Papua, BPKAD Kota Jayapura dan Bapeda Kota Jayapura.
Ditambahkan, mantan Kepala Disnaker Kota Jayapura tersebut, sasaran dari musrenbang otsus tingkat kota jayapura yaitu, tersusunya rancangan akhir untuk rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2026, terbentuknya dokumen yang pro rakyat dan terakhir sebagai rujukan untuk di bawa ke musrenbang otsus tingkat provinsi dan ke tingkat nasional, “ Tuturnya.
(Andika).
Apa komentar anda ?