Walikota Jayapura,Dr.Benhur Tomi Mano.MM saat membuka Musrenbang yang ditandai dengan panbuhan tifa
Jayapura,Nokenlive.com – Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM,secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang) Tingkat Kota Jayapura, di Hotel Said Papua, Senin (26/3/2018).
Musranbang yang dilakukan Pemerintah Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat ,Walikota kembali mengingatkan kepada seluruh peserta ,bahwa usulan program yang disampaikan bukan berdasarkan keinginan tetapi berdasarkan kebutuhan rakyat yang tinggal di wilayah masing-masing.
Saya ingatkan bahwa usulan program yang disampaikan bukan berdasarkan keinginan tetapi berdasarkan kebutuhan rakyat yang tinggal di wilayah masing-masing.
Ia kemudian meminta Bappeda mempersilakan para Kepala Distrik mempresentasikan program yang juga turut disimak OPD untuk kemudian dilakukan sinkronisasi.
Karena distrik sudah lebih dahulu melakukan Musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan/kampung dan dalam kegiatan ini mengutus perwakilan asal lima wilayah dalam rangka mempertahankan usulan yang telah dibicarakan di tingkat bawah,” urainya.
“Dalam penyusunan anggaran program juga harus melihat kekuatan APBD Kota Jayapura serta melihat pada fiskal daerah kita. Kita hanya berusaha dari fiskal APBD Kota Jayapura yang juga turun naik dari 1,4 triliun ini turun lagi menjadi 1,3 triliun,” imbuhnya.
Ditambahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura saat ini ditarget Rp 186 miliar.
Juga untuk kepentingan itu, BTM meminta kepada OPD untuk menggenjot PAD Kota Jayapura hingga Rp200 miliar
Bappeda juga diminta untuk merincikan mana program dan kegiatan yang harus di danai oleh DAK, DAU dan OTSUS serta program dari hasil jaring aspirasi anggota DPRD kota Jayapura yang dibagi dalam sejumlah bidang.
“Kita rencanakan program biar hanya 5 atau 10 tapi kita mampu melaksanakan dengan baik dan menyentuh masyarakat tapi jika kita memprogramkan program yang banyak namun tidak mampu diselesaikan maka tidak akan ada manfaatnya kepada masyarakat,” pintanya.
Dalam pembahasan program, Wali Kota juga mengingatkan untuk tidak melupakan masyarakat adat yang ada di 14 kampung.
“Jangan mereka hanya dijadikan objek dalam pembangunan tapi mereka harus dijadikan sebagai subjek pembangunan ke depan seperti dalam pembangunan rumah, air bersih hingga listrik,” pesannya.
Sejumlah program besar harus diselesaikan seperti pembangunan jembatan Hamadi – Holtekam, kemudian Pasar Youtefa yang harus segera dipindahkan ke Kotaraja dan juga terminal di batas kota
Sedangkan untuk pembangunan Terminal Entrop, Pempus melalui Kementrian Perhubungan RI telah membantu Pemkot Jayapura sebesar Rp30 miliar yang akan dikucurkan dua tahap masing-masing tahap pertama tahun ini sebesar Rp15 miliar dan tahap kedua 15 miliar di 2019.
“Perhatikan juga pembangunan rumah layak huni yang ada di kampung-kampung,” sambungnya.
Yang harus juga diperhatikan, usulan dari DPRD yang merupakan hasil jaring aspirasi agar dikomplikasikan dan disinkronisasikan guna mendapat perhatian yang serius dari setiap OPD.
“Jika belum terakomodasi dalam usulan OPD, harus dapat dijelaskan secara baik kepada masyarakat. Usulan masyarakat dan distrik harus menjadi perhatian pimpinan OPD,” tukasnya.
Hadir pada acara tersebut Ketua dan anggota DPRD Kota Jayapura, Kapolres dan Dandim 1701 Jayapura, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura.
Turut hadir pula Plh. Sekda Kota Jayapura, para Asisten dan Staf Ahli, Ketua LMA Port Numbay dan Ketua Klasis GKI Port Numbay.
Pembukaan oleh Walikota ditandai dengan penabuhan tifa – (Let)
Apa komentar anda ?