
JAYAPURA, NOKENLIVE.COM
Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina MOR VIII Papua Papua Barat dan Maluku, Eddi Mangun mengatakan sejak tanggal 27 juni telah dilakukan pengaturan terhadap waktu pelayanan pengisian bbm bagi truk dan mobil tangki dimulai dari pukul 15.00 hingga pukul 22.00 waktu papua.
“Kami telah berkordinasi dengan Polda Papua untuk terjun langsung melakukan pengawasan sekaligus identifikasi terhadap penyaluran BBM di Kota Jayapura maupun di kabupaten kota yang ada di papua untuk truk dan mobil tangka itu dimulai jam 3 sore sampai jam 10 malam”, ujarnya.
Lebih lanjut kata Eddy Mangun, untuk stok BBM masih aman hingga dua puluh hari ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu kuatir akan pasokan bahan bakar minyak di papua untuk semua jenis bahan bakar.
Ditambahkan nya pihak pertamina juga telah bekerjasama dengan pihak polda papua dalam hal pengawasan langsung ke lapangan terkait penyaluran dan distribusi BBM di wilayah jayapura dan sekitarnya bahkan setiap kabupaten kota yang ada di papua, dan apabila ada indikasi terjadi penyimpangan berupa penimbunan BBM oleh pihak pertamina atau oknum petugas lapangan atau siapapun, akan tetap di pidana dan apabila yang bersangkutan adalah karyawan pertamina resikonya harus di PHK alias pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan.
Pihaknya juga menegaskan bahwa BBM subsidi diberikan pemerintah bagi rakyat kecil menengah sehingga apabila ada penyimpangan bahkan penyalagunaan dalam pelaksanaannya dilapangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan dikenai sangsi berat bahkan akan di proses secara hukum,
Pertamina Harapkan Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran
Sementara itu Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penyaluran Pertalite maupun Solar subsidi masih memiliki berbagai tantangan. Di antaranya penyaluran yang tidak tepat sasaran, di mana pengguna yang seharusnya tidak berhak, ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi dan ini turut mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan.
“60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya ini mengkonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengkonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. Jadi diperlukan suatu mekanisme baru, bagaimana subsidi energi ini benar-benar diterima dan dinikmati yang berhak,” ujar Irto Ginting.
Executive General Manager Regional Papua Maluku, I Ketut Permadi Arya Kumara mengatakan, bahwa untuk wilayah papua memiliki tantangan tersendiri. Disamping keadaan geografis yang mengharuskan penyaluran dengan multi moda, terkadang juga penyaluran pertalite maupun solar subsidi masih belum tepat sasaran. Dapat kita lihat fakta di lapangan bahwa terdapat roda empat yang tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Presiden No. 191/2014 mengisi dan berada pada jalur dispenser subsidi (Pertalite dan Solar). Hal ini menyebabkan penyaluran BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran.
“Pemilik kendaraan roda empat yang dikecualikan dalam Perpres 191/2014 seharusnya tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi, karena hal ini akan mempengaruhi kuota yang telah di berikan dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat yang memang berhak mendapatkannya. Jangan sampai anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak,” tambah Ketut.
Subsidi yang tepat sasaran ini menjadi penting, mengingat Pemerintah sendiri telah berkontribusi besar mengalokasikan dana hingga Rp 520 triliun untuk subsidi energi di tahun 2022. Dalam memastikan subsidi energi inipun, Pertamina Patra Niaga juga harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No. 191/2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.
“Seluruh regulasi mengenai segmentasi pengguna, kuota, dan regulasi terkait penyaluran lain sudah tertuang dalam regulasi tersebut, namun dilapangan masih tidak tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga selaku yang ditugaskan juga berinisiatif, memastikan penyaluran di lapangan ini bisa berjalan lebih tepat sasaran dengan uji coba awal pencocokan data berbasis sistem atau digital menggunakan MyPertamina,” lanjut Irto. (Andika Paman)




Apa komentar anda ?