Jayapura, Nokenlive.com – Melihat perkembangan para pelamar CPNS 2018 yang tidak sabar menunggu pengumuman hasil tes SKD dan SKB, maka perlu disampaikan bahwa dari hasil rekonsiliasi ditentukan pelamar dan peserta ujian mengacu komposisi 80% OAP dan 20 % non OAP ternyata hasilnya komposisi 80 % OAP belum terpenuhi.
Dalam keterangan persnya di Jayapura, Kamis (11/06) Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Drs.Paulus Dwi Laksono, H.M.AP menegaskan, Jumlah Orang Asli Papua dalam formasih CPNS 2018 tidak mencapai 80%.
Hal ini terjadi karena masih banyak OAP yang melamar pada unit ini tertentu yang berada di pusat perkotaan. Sehingga formasi didaerah yang jauh dari pusat kota menjadi kurang pelamar dan bahkan tidak ada pelamarnya, padahal fotmasi tersebut dikhususkan untuk OAP.
Dikatakan Paulus, melihat kondisi ini, pemerintah daerah mengajukan perubahan berupa optimalisasi formasi ke menteri PAN dan RB.
Proses ini sudah berjalan dan diawal Maret 2020 sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Men PAN dan BKN hasil optimalisasi tersebut.
Namun kata Paulus, hasil optimalisasi formasi tersebut masih ada beberapa catatan dimana ada beberapa formasi yang belum terisi OAP, sehingga daerah diminta segera memeriksa kembali.
Menurut Paulus, kabar terakhir usulan ke dua perbaikan optimalisasi sudah dilakukan analisis oleh BKN dan sudah dilaporlan kembali ke Menteri PAN dan RB untuk dimintakan persetujuan menteri PAN dan RB.
Sampai hari ini Senin 8 Mei 2020 surat persetujuan dari menteri PAN dan RB belum turun, apabila surat persetujuan yang kedua sudah diterima, maka akan dilakukan pengolahan data oleh BKN berdasarkan Ranking sesuai hasil ujian TKD dan TKB.
Dan apabila sudah selesai pengolahan data akan segera disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawian Daerah untuk segera diumumkan, ujar Paulus.
Untuk itu kami harap para pelamar tetap sabar dan menunggu hasil resmi yang akan diumumkan nantinya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian daerah masing masing secara serentak seluruh propinsi Papua, ujar Paulus.
Selain Paulus juga menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat khususnya para pelamar agar lebih hati-hati terhadap brosur,selebaran atau dokumen palsu yang memuat nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus.
Dikatakan Paulus, saat ini sudah banyak ditemukan dokumen palsu yang mengatasnamakan pejabat BKN ataupun pejabat Daerah.
Paulus juga berpesan jangan sampai tergiur rayuan dan janji-janji oknum tidak bertanggung jawab yang mengatakan bisa menjamin meloloskan diterima menjadi CPNS. Kalau itu terjadi silahkan dilaporkan ke pihak berwajib dan penerimaan CPNS tidak dipungut biaya.
(Andika)
Apa komentar anda ?