Jayapura,Nokenlive.com–Mengukur tingkat kesejahteraan dipelbagai aspek di Papua dengan adanya dana Otonomi Khusus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan perdampingan dan terhadap Pemerintah Provinsi Papua dalam pengalahgunaan kewenangan.
Aksi pemberantasan korupsi yang dirancang ini mendorong pemerintah provinsi Papua untuk terus mengawasi penggunaan dana serta aset daerah yang ada agar bisa terwujut pemerintahan yang baik dalam pengelenggaranya.
Sekertais Daerah PROVINSI Papua, Hery Dosinaen, S.IP,.M.KP,.M.Si mengatakan Pemerintah Provinsi Papua siap didampingi KPK dalam pengelenggara pemerintahan di Papua.
“Mendorong pemerintahan yang baik dan bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Papua, sejak tahun 2016 lalu, kami dipanggil kKPK dan pada saat itu pula kami berhasil memepresentasikan hasil kinerja kami,”katanya di Jayapura, Kamis, (25/7/2019).
Tujuan KPK mendorong Pemprov Papua itu baik agar pemerintah bisa terhindar dari pengalagunaan kewenanan dalam birokrasi pemerintahan.
Terkait dorongan KPK, hari ini Kamis, (25/7) pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama KPK RI menggelar rapat dan koordinasi penandatanganan nota kesepahaman MoU dan Perjanjian kerja (PKS) dibidang pertanahan implementasi Tax online dibidang perdata dan tata usaha negara (Datun) pengkajian kebijakan dan anggaran pemerintahan di Jayapura.
Dalam rangka pengelenggara pemerintah yang baik khususnya penigkatan Pendapatn Asli Daerah (PAD), pihaknya pernah diundang KPK dan berhasil mempresentasikan hasil kerja serta pencapaian pemerintah dalam pembangunan masyarakat di Papua.
“Kami selalu mengalami berbagai tantangan dan hambatan, namun dapat diakumulsikan dalam satu kesatuan dan tentunya lewat KPK RI selalu terdampingi sehingga kami selalu proakti melaksankannya,”katanya.
Melalui MoU yang dilakukan para bupati dan seluruh shokeholder diharap[kan harus bersinergi membangun Papua.
“Kehadiran para bupati dan seluruh shokehorder yang ada di Papua, kami bakal bersinergi untuk melaksanakan sebuah amana yang diberikan negara sesuai dengan aturan yang ada, namun kami tetap membutuhkan dukungan dari KPK,”jelasnya.
Menurutnya, pandangan eksternal, Papua selalu memberikan stigma lain tetapi pemerintah mengakui berhasilnya dalam membangun Papua.
“Salah satu contoh bahwa pemerintah yang baik adalah kami selalu disuport oleh KPK ,”tandasnya.
(Thian)
Apa komentar anda ?