Jayapura, Nokenlive.com – Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE.,MM mengatakan para Bupati dan Walikota harus komitmen dan konsisten dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Jadi, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan,” kata Klemen Tinal pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK di Gedung Sasana Karya Kantor Guberrnur Papua, Selasa (21/5/2019).
Menurut Klemen, Pemerintah Provinsi Papua sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi.
“Makanya saya ajak pemerintah kabupaten dan kota di Papua harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi,” ujar Klemen.
Lebih lanjut, kata Klemen, dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melauncurkan kebijakan e-government Papua dengan dibangunnya sistem sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP.
“Program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat, dirancang untuk membangun suatu sistem yang telah terbangun dengan baik, maka siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik,” kata Wagub.
Selain itu, upaya pencegahan tindakan korupsi dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya bakal berdampak pada semakin membaiknya tata kelola pemerintahan.
“Bahkan saat ini Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan Papua sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia, sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional,” kata Klemen.
Sehingga dengan telah diterapkan e-Government Papua atas arahan dari KPK saat ini, pemerintah Provinsi Papua telah merasakan manfaat langsung, dimana semua tidak terlepas dari dukungan tim KPK, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Diketahui kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua, dihadiri para bupati se-Papua.
(BM)
Apa komentar anda ?