Pemda Kabupaten/ Kota Diminta Pro Aktif Konsultasi Dengan BPK

WaJayapura, Nokenlive.com – Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Papua diminta pro aktif melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat terkait pengelolaan keuangan daerah.

WakilG  Klemen Tinal, SE.,MM mengatakan konsultasi dengan BPK sangat penting sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, terbuka dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat.

“APBD ini uang rakyat. Jadi, kalau tidak mengerti konsultasi ke BPK, jangan Bupati berpikir berada di wilayah pegunungan jadi asal – asalan dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah,” kata Klemen Tinal kepada wartawan usai sertijab kepala BPK perwakilan Provinsi Papua di Gedung Negara, Dok V Jayapura, Jumat (3/5/2019).

Menurut Klemen, keberadaan BPK jangan dilihat dari sudut yang sempit yakni hanya soal pemeriksaan saja, tapi Pemerintah Kabupaten / Kota harus mengundang BPK untuk memberikan materi guna meningkatkan kapasitas ASN di Papua.

“Jadi, Bupati / Walikota harus mengundang BPK untuk memberikan materi pencerahan supaya kapasitas pegawai kita dimamapun berada di gunung lembah bisa bertambah agar kita bisa setara dengan saudara kita di Indonesia,” ujarnya.

Wakil Gubernur, Klemen Tinal mengaku capaian opini WTP yang telah diraih sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua juga harus berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Indikator ini yang kami minta agar Bupati/Walikota memperhatikannya dengan baik. Jadi jangan sibuk bangun ini bangun itu, tapi hal yang sangat signifikan tidak diperhatikan, seperti IPM tidak naik, kemiskinan tidak naik,” kata Klemen.

Lebih lanjut, kata Klemen, kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota akan memberikan penilaian secara menyeluruh bagi Provinsi Papua karena Bupati/Walikota yang mempunyai tugas utama untuk mengelolan wilayah dan rakyatnya.

“Angka kemiskinan Papua memang masih tergolong tinggi, tapi sejak periode pertama kepemimpinan Lukas – Klemen trendnya sudah membaik secara signifikan. Penilaian ini adalah akumulasi dari kinerja Pemda Kabupaten/Kota,” jelasnya.

(BM)