JAYAPURA, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat di delapan kabupaten yang terdampak kekeringan. Bantuan beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga sekaligus mengantisipasi ancaman kelaparan dalam lima hingga enam bulan ke depan.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, mengatakan pemerintah provinsi telah mengusulkan bantuan kepada Menteri Sosial dan Menteri Pertanian guna meringankan beban masyarakat yang mengalami kekurangan pangan akibat kemarau berkepanjangan.
Menurut Ones Pahabol, pada tahap pertama, Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan sebanyak 141 ton beras untuk Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, bantuan tahap kedua disiapkan untuk tujuh kabupaten lainnya yang juga terdampak kekeringan.
“Bantuan pertama dari Menteri Pertanian memberikan 141 ton beras untuk Jayawijaya. Kemudian tahap kedua, sekarang Menteri Pertanian memberikan bantuan untuk tujuh kabupaten lainnya,” ujar Ones Pahabol, kepada Nokenlive.com, Jumat(9/10/2026)
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas respons terhadap usulan pemerintah provinsi. Bantuan beras tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama lahan pertanian belum kembali menghasilkan.
Wagub Ones menjelaskan, kekeringan yang berlangsung selama empat hingga lima bulan telah berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis terjal dan sulit mendapatkan sumber air.
Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas berkebun, padahal ubi merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Papua Pegunungan. Akibatnya, sebagian warga mulai mengalami kekurangan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mantan Bupati Yahukimo dua periode itu menegaskan, bantuan beras tidak boleh hanya menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakat. Pemerintah juga mendorong warga memanfaatkan waktu untuk kembali menyiapkan lahan dan membuka kebun baru sebagai persediaan pangan untuk beberapa bulan mendatang.
Katanya , langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar dampak kekeringan tidak berkembang menjadi krisis pangan yang lebih besar.
“Kalau mereka tidak menyiapkan kebun-kebun untuk cadangan makanan lima sampai enam bulan ke depan, bisa terjadi kelaparan besar-besaran. Karena itu, lebih baik kita bergerak cepat dari sekarang,” tegasnya.
Pemprov berharap bantuan pemerintah pusat dapat digunakan sebagai penopang kebutuhan pangan sementara, sehingga masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk memulihkan aktivitas pertanian dan mempersiapkan sumber makanan berikutnya.
Wagub juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan.
Lebih lanjut, Ones pahabol mengatakan dirinya bersama Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, berupaya membagi tugas untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan sekaligus menjangkau masyarakat di wilayah terdampak.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diperlukan untuk mengetahui secara langsung kesulitan yang dihadapi warga, termasuk kebutuhan pangan dan dampak kekeringan terhadap kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap penyaluran bantuan dan persiapan lahan pertanian dapat berjalan beriringan, sehingga masyarakat mampu melewati masa kekeringan dan mengurangi risiko kekurangan pangan pada bulan-bulan mendatang.
(ANAS/Redaksi)
Apa komentar anda ?