NABIRE, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan realisasi belanja dan pembangunan fisik dapat meningkat hingga 80–90 persen pada akhir tahun anggaran 2026.
Target tersebut dikejar setelah realisasi anggaran per 1 Oktober 2026 baru mencapai 41,37 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si., mengatakan pemerintah masih memiliki waktu untuk mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
“Kalau saya sekitar 80 persen, mudah-mudahan. Karena ini sementara sudah kami cek, dorongan di barang dan jasa sudah tahapan penayangan,” kata Eliezer kepada Nokenlive.com di Nabire, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, sejumlah paket pekerjaan fisik saat ini telah memasuki proses pengadaan. Pemerintah berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan dapat mulai berjalan di lapangan.
Eliezer mengatakan percepatan proses pengadaan menjadi penting karena kegiatan fisik memiliki nilai anggaran cukup besar dan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan realisasi.
“Paling tidak kalau pekerjaan fisik bisa dikerjakan, atau minimal perencanaannya sudah dilakukan, tentunya progres dan realisasi akan naik,” ujarnya.
Bapperida bersama OPD terkait terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang masih berada dalam proses pengadaan.
Eliezer menyebut salah satu tahapan yang sedang didorong adalah proses penawaran untuk paket-paket pekerjaan fisik.
Pemerintah menargetkan sejumlah proses pengadaan dapat segera memasuki tahap pengumuman agar pekerjaan dapat dilanjutkan.
“Targetnya tanggal 5 pengumuman. Harapannya bisa diumumkan cepat sehingga kegiatan di daerah bisa berjalan,” katanya.
Meski demikian, Eliezer mengakui tidak seluruh kegiatan fisik dapat dipastikan selesai pada akhir 2026.
Pekerjaan yang telah berjalan akan dibayarkan berdasarkan progres pekerjaan. Sementara kegiatan yang belum selesai dapat dilanjutkan melalui mekanisme penganggaran tahun berikutnya sesuai ketentuan.
Kepala Badan, Eliezer Yogi menjelaskan terdapat mekanisme untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai ke tahun anggaran berikutnya.
Sehingga program yang telah memiliki progres, tetapi belum rampung hingga akhir tahun, akan dievaluasi berdasarkan kondisi dan tahapan pekerjaannya.
“Kalau memang belum selesai, nanti kita kategorikan. Ada yang multi years, ada juga yang bisa dilanjutkan melalui mekanisme tahun berikutnya,” jelasnya.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak berarti program dihentikan. Pemerintah akan melihat progres masing-masing kegiatan dan menyesuaikannya dengan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Karena itu, Bapperida mendorong OPD agar setidaknya menyelesaikan tahapan perencanaan, pengadaan maupun pekerjaan yang masih memungkinkan dilakukan pada 2026.
Eliezer juga mengingatkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan monitoring agar kegiatan tidak mengalami keterlambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan.
Ia menyebut keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarunit kerja dan kelengkapan dokumen sebagai beberapa persoalan yang perlu dibenahi.
“Kalau dokumen yang harusnya bisa diselesaikan satu minggu kemudian molor, itu juga berpengaruh. Karena waktu pelaksanaan kita terbatas,” katanya.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, Bapperida meminta seluruh OPD mempercepat kegiatan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah berharap percepatan tersebut dapat meningkatkan realisasi anggaran sekaligus memastikan program prioritas yang telah direncanakan tetap berjalan dan memberi dampak bagi masyarakat Papua Tengah.
(LISA/Redaksi)
Apa komentar anda ?