NABIRE, nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan kualitas demokrasi setelah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 meningkat menjadi 59,24 dari baseline 2024 sebesar 56,55.
Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam kualitas demokrasi daerah.
“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik. IDI merupakan alat ukur penting untuk melihat dinamika pembangunan politik, kebebasan sipil, hak-hak politik dan kapasitas lembaga demokrasi,” kata Ukkas.
Ukkas menyebut capaian IDI Papua Tengah masih berada pada ambang kategori rendah menuju sedang sehingga pemerintah perlu mempercepat perbaikan tata kelola demokrasi dan pelayanan publik.
“Kenaikan ini patut kita apresiasi, namun posisi tersebut masih berada pada ambang kategori rendah menuju sedang. Kita harus bekerja lebih cepat dan terarah,” ujarnya.
Berdasarkan data IDI Papua Tengah 2025, aspek kebebasan mencapai 72,93 persen, aspek kesetaraan 59,62 persen, sedangkan kapasitas lembaga demokrasi berada pada 45,30 persen.
“Data ini menunjukkan masih ada ruang yang cukup besar untuk perbaikan, terutama pada kapasitas lembaga demokrasi,” katanya lagi.
Pemerintah Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kemudian menggelar rapat koordinasi dan penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD IDI 2026 selama dua hari, 10 hingga 11 September 2026.
Ukkas meminta peserta memetakan persoalan, menganalisis akar masalah, serta menyusun RAD IDI yang tajam, realistis, terukur dan memiliki pembagian tanggung jawab agar menghasilkan aksi nyata.
Rakor tersebut melibatkan MRP Papua Tengah, DPRP, Polda, Kejaksaan Tinggi Papua, BINDA, KPU, Bawaslu, Korem 173/PVB, Lanal TNI AL Nabire dan BPS Nabire dan RRI.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?