WAMENA, nokenlive.com — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bergerak cepat menormalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Nduga. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan sekaligus mencegah lonjakan harga kebutuhan masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, mengatakan pemerintah provinsi bersama Gubernur Papua Pegunungan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk memastikan pelayanan BBM kembali normal.
“Kami, Bapak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur, juga merasakan hal yang sama. Sehingga di delapan kabupaten, melalui WA, kami berbicara dengan Menteri ESDM,” ujar Ones saat diwawancarai wartawan di Wamena, Minggu (23/8/2026).
Ones menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM atas dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat normalisasi pasokan BBM di dua wilayah tersebut.
“Dalam kesempatan hari ini juga, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada Menteri ESDM, Bapak Bahlil. Kita memutuskan bersama bahwa dengan pemerintah Kabupaten Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Nduga, secepatnya harus normalisasi kembali pelayanan BBM dengan harga yang standar,” katanya.
Menurut Ones, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama di Papua Pegunungan. Sekitar 80 hingga 90 persen masyarakat tinggal di wilayah lereng gunung dengan medan terjal, yang turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.
“Karena hampir 80 persen sampai dengan 90 persen masyarakat hidup di lereng gunung yang terjal, sehingga hampir semua kebun kehilangan pendapatan mereka,” ungkapnya.
Untuk harga, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap berada pada harga yang telah ditetapkan, yakni solar Rp6.800 per liter dan bensin Rp10.000 per liter. Sementara BBM nonsubsidi ditetapkan Rp16.000 per liter.
“Sekali lagi, solar Rp6.800 per liter, kemudian bensin Rp10.000 per liter subsidi, dan nonsubsidi Rp16.000 per liter,” tegas Ones.
Ia meminta tidak ada pihak yang menimbun atau menjual kembali BBM dengan harga di luar ketentuan. Harga resmi juga akan dipasang secara terbuka di setiap APMS agar masyarakat mengetahui tarif yang berlaku.
“Kami berharap melayani dengan harga ini, karena harga ini akan ditempel di APMS. Baik Kabupaten Yahukimo maupun Kabupaten Nduga, maksimalkan jumlah BBM atau jumlah solar, jumlah bensin yang ada ini dapat melayani dengan baik,” jelasnya.
Di Yahukimo, stok sekitar 10.000 liter diperkirakan dapat habis hanya dalam satu hingga tiga hari, tergantung kebutuhan masyarakat.
“Jumlah stok yang ada mungkin barangkali 10.000 liter di Yahukimo. Itu pelayanan maksimalkan sampai satu hari, dua hari, atau tiga hari habis,” kata Ones.
Setelah stok tersebut terserap, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM disebut akan kembali memberikan dukungan pasokan selama tiga bulan.
Sementara itu, Nduga menghadapi persoalan distribusi yang lebih berat akibat kondisi alam. Ketika permukaan air semakin surut, kapal kecil maupun kapal kayu dikhawatirkan tidak lagi mampu digunakan untuk mengangkut BBM.
“Bilamana tiga bulan ini perpanjangan Merauke, itu berarti kemungkinan besar nanti air tambah surut lagi, sampai dengan baik kapal kecil atau kapal kayu sekalipun juga tidak bisa masuk,” jelas Ones.
Karena itu, pemerintah menyiapkan jalur udara. Mulai Senin (24/8/2026), pesawat kecil direncanakan mengangkut sekitar satu ton BBM dalam satu kali penerbangan.
“Nduga sekarang luar biasa. Nanti akan mulai hari Senin itu penerbangan pesawat kecil dengan muatan-muatan satu ton, satu flight, satu kali flight. Berarti sekitar enam sampai tujuh kali flight atau delapan kali flight, itu juga akan menjawab persoalan itu satu hari,” ungkapnya.
Ones menegaskan kelancaran distribusi BBM sangat berkaitan dengan harga barang kebutuhan pokok. Jika pasokan BBM terganggu, biaya transportasi meningkat dan harga barang di kios maupun toko ikut melonjak.
“Karena dua kabupaten ini, kalau ini putus, dan sama juga harga mahalnya di toko, di toko atau kios-kios, ini semua barang harga naik. Dan itu berdampak sehingga ekonomi semakin sulit lagi,” ujarnya.
Sebaliknya, pemerintah berharap normalisasi distribusi dapat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sedangkan kalau aksesnya bagus, ekonomi juga bagus,” kata Ones.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Kementerian ESDM untuk menangani berbagai persoalan masyarakat di delapan kabupaten.
Ones berharap normalisasi BBM di Yahukimo dan Nduga dapat segera meredakan keresahan masyarakat serta menjaga stabilitas harga dan perekonomian daerah.
“Sehingga masyarakat tidak resah mengalami seperti yang sedang mengalami ini, tapi menjawab kesulitan ini. Itu harapan kami yang sangat utama dan pertama,” tegasnya.
(Tundemin Kogoya – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?